 |
| Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang P.S. Brodjonegoro |
Ambon,mollucastimes.com-Salah satu variabel dalam penyusunan DAU adalah hambatan geografis, namun hal ini dapat digunakan sebagai pendongkrak DAU bagi Provinsi Maluku.
 |
| Gubernur Maluku, Murad Ismail & Menteri PPNBambang P.S. Brodjonegoro |
Demikian ketegasan yang disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang P.S. Brodjonegoro, di sela Konsultasi Regional Penyusunan Rancangan Awal RPJMN 2020-2024, Kamis 12/09/19.
“Dana Alokasi Umum (DAU) yang dihitung berdasarkan kebutuhan fiskal dengan menggunakan variabel antara lain jumlah penduduk dan luas wilayah (daratan), setiap tahun menjadi faktor penyebab kecilnya DAU untuk Provinsi Maluku, bila dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Hanya saja, variabel hambatan geografis semestinya bisa menjadi pertimbangan, mengingat Maluku adalah wilayah kepulauan yang beban pembangunannya jauh lebih besar,” paparnya.
Lanjutnya, hal penting yang harus dilakukan adalah memperbaiki koefisien hambatan geografis tersebut khusus untuk daerah kepulauan.
“Ini menjadi perhatian untuk dikomunikasikan secara baik dengan Kementerian Keuangan. Datanya harus dicek dengan menyesuaikan koefisien dari hambatan perairan di Maluku sehingga DAU-nya dapat diperbesar. Itu komitmen saya dengan Pak Gubernur,” aku Brodjonegoro, yang juga mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI tahun 2011 ini.
 |
| Peserta Konsultasi Regional Penyusunan Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 |
Diakuinya, Provinsi Maluku memiliki potensi yang luar biasa sehingga perlu mendapat perhatian lebih dari Pemerintah Pusat.
Sementara itu, Gubernur Maluku Irjen Pol. (Purn) Drs. Murad Ismail, telah meminta Menteri PPN sekaligus Kepala Bappenas untuk bisa mendorong pembangunan strategis nasional ke Maluku.
“Dengan wilayah perairan laut yang luas dan berkepulauan, Pemerintah Pusat melalui KPPN/Bappenas harus mempertimbangkan besaran alokasi dana pembangunan daerah melalui DAU di Maluku yang tergolong sangat kecil dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Hal ini juga dapat menghambat proses pembangunan, juga berpengaruh pada fungsi koordinasi pihaknya dengan Pemerintah Kabupaten Kota,” paparnya.
Dirinya berharap Maluku yang memiliki luas 712.496 km2 terdiri dari laut 92,4 persen, dan daratan 54.185 km2 atau 7,6 persen dengan 11 Kabupaten Kota yang tersebar di 1.340 buah pulau ini dapat menjadi perhatian Pemerintah Pusat khususnya Menteri Bappenas.
Sekedar informasi, Konsultasi Regional Indonesia Timur yang segogyanya dilaksanakan di Sorong (Papua Barat), dialihkan pelaksanaannya ke Ambon karena pertimbangan keamanan. Hadir dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Papua dan Papua Barat, sejumlah Bupati dan Walikota se-Maluku. (MT-01)
