Ambon,mollucastimes.com-Dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan serta memperoleh tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, maka perlu dilakukan konsep pengarusutamaan gender sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014.
Demikian dikatakan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Jacob Selanno, SE, M.Si saat membuka Pelatihan Perecanaan Dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), Kamis 20/06/19.
“PUG merupakan salah satu arus utama yang harus dilakukan dalam pembangunan selain pengarusutamaan gender maupun menata serta mengelola pemerintahan yang bersih,” akunya.
Dikatakan, pengarusutamaan gender adalah isu lintas sektoral. “Artinya tanggungjawab pelaksanaan bukan terletak pada dinasPemerdeyaan Perempuan dan Perlindungan Anak misalnya tetapi lebih memastikan setiap orang meperoleh hak dari segala lini. Oleh karena itu, pengarusutamaan gender harus terimplementasi dalam Perencanaan Penganggaran Responsif Gender PPRG),” imbuh Selanno.
Hal ini dibenarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Masyarakat Desa (P3AMD) Kota Ambon, Ir. Rina Rulien Purmiasa.
PPRG ini sudah dikenal cukup lama, bagaimana terjadi keseimbangan gender mulai dari proses perencanaan hingga evalusi dalam proses pembangunan.
“Walaupun hingga kini masih dalam konsep dan belum terimplementasi secara sistemaits dan terukur. Namun dari sisi pelaksanaan, masing-masing OPD melakukan kegiatan berbasis gender yang mempertimbangkan keadilan gender. Nah, sebagai Pemerintah Kota, harus ada capain dan anggaran perencanaan berbasis gender tools atau instrumen untuk mengukur implementasi pengarusutamaan gender di daerah,” jelasnya.
Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan dapat membekali aparatur perencanaan di masing-masing OPD untuk mengintegrasikan perencanaan dari OPD ke dalam PPRG.
“Peserta harus menindaklanjutinya dalam dokumen perencanaan pada OPD masing-masing sehingga menjadi masukan bagi pimpinan dalam upaya melahirkan dokumen perencanaan yang responsif gender di Kota Ambon,” tambahnya.
Sementara itu peserta pelatihan yang baru pertama kali dilakukan ini diikiti oleh aparatur perencanaan dari seluruh OPD lingkup Pemerintah Kota Ambon. (MT-01)
