m
e
“Membangun kota bukan hanya tugas Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta jajarannya tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh warga Ambon. Pemkot tidak anti kritik namun membutuhkan masukan, saran, guna membenahi yang belum dilakukan. Bahwa kritikan ini juga merupakan bentuk pengawasan publik terhadap kinerja Pemkot. Semoga kritikan masyarakat yang kita tanggapi ini dapat dipahami guna mewujudkan Kota Ambon yang tertib, manusiawi, dan semakin maju,” pungkasnya.
Ambon,moluccastimes.id-Sejumlah kritikan tajam terkait kinerja Wali Kota mencuat di media sosial Face Boook, pasca apel perdana pemerintah Kota Ambon, yang dipimpin Wali Kota Ambon, Drs. Bodewin Wattimena, M.Si, Senin 05 Januari 2026.
Salah satu pengguna akun Face Book, Ahmad Taher dalam statusnya mengkritisi Pemerintah Kota Ambon.
Kritikan tersebut kemudian ditanggapi admin Fb Beta Ambon; dan dibenarkan oleh Juru Bicara Pemerintah Kota Ambon, DR. Ir. Ronald Lekransy, M.Si.
“Pemerintah Kota Ambon mengapresiasi kritikan yang disampaikan lewat akun Face Book. Hal ini berarti masyarakat peduli dan perhatian atas proses pembangunan yang tengah berjalan di Kota Ambon. Inilah bukti partisipasi publik yang dilakukan secara demokrasi serta merupakan cerminan agar Pemkot Ambon lebih lagi berbenah,” ucap Lekransy.
Dalam kesempatan tersebut pria yang juga Kepala Dinas InfokomSandi Kota Ambon itu mempertegas penjelasan yang telah dihadapi.
“Bahwa memasuki tahun 2026, ada berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi Pemkot mulai dari keterbatasan fiskal daerah. Dimana kondisi defisit anggaran yang terjadi dipengaruhi oleh struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih terbatas serta ketergantungan pada transfer pusat dengan waktu yang tidak selalu dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah. Walaupun demikian, Pemkot Ambon terus melakukan langkah strategis diantaranya penguatan PAD, efisiensi belanja, serta penajaman prioritas pembangunan agar pelayanan publik tetap berjalan,” aku Jubir.
Beralih ke masalah sampah, lanjutnya, Pemkot mengakui belum sepenuhnya terselesaikan.
“Upaya perbaikan terus dilakukan melalui penambahan armada, penataan sistem pengangkutan, optimalisasi TPS, serta penguatan peran masyarakat melalui edukasi dan perubahan perilaku. Masalah sampah bukan hanya persoalan pemerintah, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Karena itu, Wali Kota selalu mengajak masyarakat agar taat dalam melakukan proses pembuangan sampah sesuai waktu operasional armada angkut sampah,” tandasnya.
Sedangkan soal keberadaan juru parkir liar, diakuinya hal ini memiliki dimensi sosial dan ekonomi, sehingga penanganannya dilakukan secara bertahap melalui pendekatan persuasif namun tetap tegas.
“Penertiban selalu dilakukan melalui koordinasi lintas OPD bersama aparat penegak hukum. Dan selalu ditegaskan Wali Kota terkhusus penertiban parkir di Terminal dan Pasar Mardika. Parkir di badan jalan tidak lagi diperbolehkan. Pemkot bersama aparat terkait akan melakukan tindakan preventif terhadap pelanggaran yang masih terjadi,” lugas Lekransy.
Juga lanjutnya terkait dengan penataan Pasar Mardika yang menjadi ciutan Ahmad Taher, Jubir Pemkot menegaskan bahwa penertiban bukan dilakukan secara insidental, melainkan berkelanjutan.
“Namun, masyarakat juga harus memahami bahwa tantangan terbesar adalah konsistensi dan kepatuhan bersama. Pemerintah terus mengevaluasi pola penataan agar lebih manusiawi, tertib, dan berkeadilan bagi pedagang maupun pengguna jalan termasuk aktivitas pedagang kuliner di badan jalan. Dalam hal ini Pemkot memahami adanya persepsi ketidakadilan, sehingga saat ini Pemkot sedang melakukan kajian penataan kawasan usaha informal agar seluruh pedagang mendapat perlakuan yang adil, dengan tetap memperhatikan aspek ketertiban, keselamatan, dan keindahan kota,” paparnya.
Sementara untuk masalah banjir di kawasan pertokoan, menurut Lekransy juga menjadi perhatian Pemkot.
“Penanganan banjir membutuhkan intervensi jangka pendek dan jangka panjang, termasuk normalisasi drainase, pembenahan tata ruang, serta penertiban bangunan yang menutup saluran air. Proses ini sedang dan terus dilakukan melalui analisa teknis dinas PUPR, meskipun belum sepenuhnya memberikan hasil maksimal dalam waktu singkat. Karena itu perlu kesadaran juga dari masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya bukan dalam saluran air sehingga saat musim penghujan, banjir tidak dapat dielakkan dengan membawa kumpulan sampah yang menggunung,” papar pria smart itu.
Beralih ke masalah TPP ASN, lanjut Lekransy, Pemkot menegaskan bahwa keterlambatan pembayaran bukanlah keinginan Pemerintah Daerah.
“Hal ini merupakan akibat dari dinamika keuangan daerah dan mekanisme transfer pusat. Walaupun demikian, Pemkot terus berupaya memperbaiki perencanaan kas dan manajemen keuangan agar persoalan serupa tidak terus berulang. Dalam hal ini pemerintah saat ini tidak menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Penyebutan kondisi masa lalu dimaksudkan sebagai penjelasan konteks, bukan alasan untuk menghindari tanggung jawab. Pemerintahan saat ini tetap berkomitmen menyelesaikan berbagai persoalan kota secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan,” jelas Lekransy.
Lewat tanggapan yang disampaikan tersebut, pria rendah hati itu mengajak seluruh masyarakat untuk tetap kritis, namun juga terus bersinergi.
“Membangun kota bukan hanya tugas Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta jajarannya tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh warga Ambon. Pemkot tidak anti kritik namun membutuhkan masukan, saran, guna membenahi yang belum dilakukan. Bahwa kritikan ini juga merupakan bentuk pengawasan publik terhadap kinerja Pemkot. Semoga kritikan masyarakat yang kita tanggapi ini dapat dipahami guna mewujudkan Kota Ambon yang tertib, manusiawi, dan semakin maju,” pungkasnya.(MT-01)
09
-6
