Ambon,MollucasTimes.Com-
Jambore Nasional Poros Maritim Pemuda (JNPMP) II yang berlangsung di
Kota Ambon, Pulau Banda, Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara
Provinsi Maluku sejak 24-28 April 2017 itu telah melahirkan 12
rekomendasi.
Jambore Nasional Poros Maritim Pemuda (JNPMP) II yang berlangsung di
Kota Ambon, Pulau Banda, Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara
Provinsi Maluku sejak 24-28 April 2017 itu telah melahirkan 12
rekomendasi.
Hal itu disampaikan Ketua
DPD KNPI Provinsi Maluku, Bisri As Shiddiq Latuconsina yang didampingi
oleh Ketua DPP KNPI Bidang Maritim Baharudin Farawowan dan Korwil DPP
KNPI Untuk Maluku Sedek Rahman Bahta saat pembacaan 12 Rekomendasi JNPMP
II Maluku di Tugu Gong Perdamaian Dunia, Kota Ambon, Provinsi Maluku,
Rabu, 03/05/2017.
DPD KNPI Provinsi Maluku, Bisri As Shiddiq Latuconsina yang didampingi
oleh Ketua DPP KNPI Bidang Maritim Baharudin Farawowan dan Korwil DPP
KNPI Untuk Maluku Sedek Rahman Bahta saat pembacaan 12 Rekomendasi JNPMP
II Maluku di Tugu Gong Perdamaian Dunia, Kota Ambon, Provinsi Maluku,
Rabu, 03/05/2017.
Adapun 12 Rekomendasi JNPMP II Maluku itu antara lain ,
1.
Meminta Presiden RI untuk mencanangkan Tagline “Beta Indonesia Beta
Bangga Jadi Bangsa Maritim Indonesia” yang telah di launching oleh
Menteri Pemuda dan Olaraga RI Imam Nahrawi mewakili Peresiden RI dalam
pembukaan JNPMP II di Kota Ambon pada tanggal 25 April 2017 sebagai
Tagline spirit Kemaritiman Nasional.
Meminta Presiden RI untuk mencanangkan Tagline “Beta Indonesia Beta
Bangga Jadi Bangsa Maritim Indonesia” yang telah di launching oleh
Menteri Pemuda dan Olaraga RI Imam Nahrawi mewakili Peresiden RI dalam
pembukaan JNPMP II di Kota Ambon pada tanggal 25 April 2017 sebagai
Tagline spirit Kemaritiman Nasional.
2.
Meminta kepada Presiden RI dan Instansi Pemerintah terkait (
Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan
Umum, dan lain-lain) serta Pemerintah Daerah setempat untuk memberi
perhatian khusus dalam pembangunan aksebilitas menuju destinasi wisata
bahari (pulau – pulau kecil, pesisir dan laut) serta pembangunan
infrastruktur dan sarana prasarana yang masih rendah dan sulit
terjangkau di wilayah kepulauan Indonesia yang menjadi Destinasi Wisata
Bahari.
Meminta kepada Presiden RI dan Instansi Pemerintah terkait (
Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan
Umum, dan lain-lain) serta Pemerintah Daerah setempat untuk memberi
perhatian khusus dalam pembangunan aksebilitas menuju destinasi wisata
bahari (pulau – pulau kecil, pesisir dan laut) serta pembangunan
infrastruktur dan sarana prasarana yang masih rendah dan sulit
terjangkau di wilayah kepulauan Indonesia yang menjadi Destinasi Wisata
Bahari.
3. Mendorong Pemerintah RI
segera melahirkan undang-undang Rencana Tataruang Laut Nasional (RTRLN)
agar terciptanya sistem tata kelautan yang mendukung visi bangsa menjadi
poros maritim dunia.
segera melahirkan undang-undang Rencana Tataruang Laut Nasional (RTRLN)
agar terciptanya sistem tata kelautan yang mendukung visi bangsa menjadi
poros maritim dunia.
4. Mengingat
kranekaragaman hayati yang terkandung di laut banda, maka kami mendorong
Presiden RI untuk “menetapkan Laut Banda Sebagai Aset Perikanan
Kelautan Dunia” sehingga konservasi habitat lautnya dapat terjaga dan
pengamanan pengelolaan sumber daya perikanan di Laut Banda dapat
digunakan secara maksimal untuk kemakmuran bangsa.
kranekaragaman hayati yang terkandung di laut banda, maka kami mendorong
Presiden RI untuk “menetapkan Laut Banda Sebagai Aset Perikanan
Kelautan Dunia” sehingga konservasi habitat lautnya dapat terjaga dan
pengamanan pengelolaan sumber daya perikanan di Laut Banda dapat
digunakan secara maksimal untuk kemakmuran bangsa.
5.
Mendorong JNPMP sebagai Program Nasional berkelanjutan DPP KNPI dan
Pemerintah Pusat, dalam rangka mengimplementasikan Nawacita Presiden RI,
menuju Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
Mendorong JNPMP sebagai Program Nasional berkelanjutan DPP KNPI dan
Pemerintah Pusat, dalam rangka mengimplementasikan Nawacita Presiden RI,
menuju Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
6.
Meminta Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan RI agar adanya
Kurikulum Kemaritiman bagi pendidikan Dasar dan Menengah sebagai upaya
pemeliharaan sumberdaya kemaritiman Nasional.
Meminta Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan RI agar adanya
Kurikulum Kemaritiman bagi pendidikan Dasar dan Menengah sebagai upaya
pemeliharaan sumberdaya kemaritiman Nasional.
7.
Meminta presiden RI dan instansi terkait (Badan Keamanan Laut,
Kementerian Koordinator Kemaritiman, Kementerian Perikanan dan Kelautan,
dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI) agar SATGAS Maritim
Pemuda yang digagas DPP KNPI dan telah dideklarasikan dalam JNPMP I pada
tanggal 27 April 2016 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi
mitra Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal Pemeliharaan
Kelestarian Sumber Daya Kelautan, Penanggulangan Bencana Tsunami dan
Penegakkan Kedaulatan Maritim NKRI.
Meminta presiden RI dan instansi terkait (Badan Keamanan Laut,
Kementerian Koordinator Kemaritiman, Kementerian Perikanan dan Kelautan,
dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI) agar SATGAS Maritim
Pemuda yang digagas DPP KNPI dan telah dideklarasikan dalam JNPMP I pada
tanggal 27 April 2016 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi
mitra Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal Pemeliharaan
Kelestarian Sumber Daya Kelautan, Penanggulangan Bencana Tsunami dan
Penegakkan Kedaulatan Maritim NKRI.
8.
Mengingat tingginya potensi pelanggaran di laut Indonesia dan
pentingnya tingkat koordinasi antar lembaga dalam pengamanan laut, kami
mendorong lahirnya Undang-Undang tentang Badan Keamanan Laut (BAKAMLA).
Mengingat tingginya potensi pelanggaran di laut Indonesia dan
pentingnya tingkat koordinasi antar lembaga dalam pengamanan laut, kami
mendorong lahirnya Undang-Undang tentang Badan Keamanan Laut (BAKAMLA).
9.
Mendorong upaya 8 Gubernur dari Provinsi Kepulauan, untuk segera
melakukan pertemuan (rapat koordinasi) guna memformulasi kembali
perjuangan 8 provinsi kepulauan serta meminta kepada Pemerintah Pusat
agar 8 provinsi kepulauan menjadi daerah percontohan pengembangan
maritim nasional, demi terwujudnya Indonesia sebagai Poros Maritim
Dunia.
Mendorong upaya 8 Gubernur dari Provinsi Kepulauan, untuk segera
melakukan pertemuan (rapat koordinasi) guna memformulasi kembali
perjuangan 8 provinsi kepulauan serta meminta kepada Pemerintah Pusat
agar 8 provinsi kepulauan menjadi daerah percontohan pengembangan
maritim nasional, demi terwujudnya Indonesia sebagai Poros Maritim
Dunia.
10. Guna meningkatkan kapasitas
IPTEK kemaritiman, kami meminta Pemerintah Pusat agar memberikan
beasiswa SMK dan perguruan tinggi minimal 1000 orang pertahun bagi
pemuda Indonesia berprestasi.
IPTEK kemaritiman, kami meminta Pemerintah Pusat agar memberikan
beasiswa SMK dan perguruan tinggi minimal 1000 orang pertahun bagi
pemuda Indonesia berprestasi.
11.
Meminta DPP KNPI untuk melakukan judical review UU No. 31 Tahun 2010
Tentang Perikanan khususnya mengkonversi UU No.4 Tahun 2009 Tentang
Mineral dan Batu bara (Minerba) agar pembagian keuntungan 10% diberikan
kepad daerah penghasil.
Meminta DPP KNPI untuk melakukan judical review UU No. 31 Tahun 2010
Tentang Perikanan khususnya mengkonversi UU No.4 Tahun 2009 Tentang
Mineral dan Batu bara (Minerba) agar pembagian keuntungan 10% diberikan
kepad daerah penghasil.
12. Kepada DPP
KNPI agar menetapkan salah satu dari 6 provinsi kepulauan yang belum
menjadi tuan rumah JNPMP (Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan
Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kepulauan Nusa Tenggara Timur, Provinsi
Kepulauan Sulawesi Tenggara, Provinsi Kepulauan Sulawesi Utara, dan
Provinsi Kepulauan Maluku Utara) sebagai tuan rumah JNPMP ke-III tahun
2018. (MT-03)
KNPI agar menetapkan salah satu dari 6 provinsi kepulauan yang belum
menjadi tuan rumah JNPMP (Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan
Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kepulauan Nusa Tenggara Timur, Provinsi
Kepulauan Sulawesi Tenggara, Provinsi Kepulauan Sulawesi Utara, dan
Provinsi Kepulauan Maluku Utara) sebagai tuan rumah JNPMP ke-III tahun
2018. (MT-03)
