“Saat masyarakat mengalami bencana atau konflik, penting bagi Kepala Daerah mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat,” tandasnya.
Ambon,moluccastimes.id-Dalam upaya menjaga stabilitas keamanan di perbatasan antara Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah, menyusul konflik sosial Hunuth-Hitu, Agustus 2025 lalu, legislator asal Partai Amanat Nasional (PAN) mengkritisi Bupati Maluku Tengah.
“Walaupun konflik telah terjadi, namun Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah harus menyikapi dampak dari konflik dimaksud. Mengantisipasi setiap gerakan, dan melihat kondisi yang dirasakan masyarakat sebagai korban konflik,” demikian Erol da Costa kepada media ini, Rabu 24/09/2025.
Pensiunan Kepolisian itu menilai sejauh ini, peran Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, belum paripurna.
“Saat masyarakat mengalami bencana atau konflik, penting bagi Kepala Daerah mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat,” tandasnya.
Dikatakan, pasca konflik Wali Kota Ambon, Drs. Bodewin Wattimena, M.Si segera menanggapi.
“Hal ini membuktikan bahwa negara selalu hadir dalam persoalan yang dihadapi masyarakat,” timpalnya.
Legislator rendah hati itu berharap Bupati Maluku Tengah memiliki empati untuk mengkondisikan ketertiban serta keamanan terutama di daerah perbatasan dengan Kota Ambon.
“Stabilitas keamanan sangat penting mengingat Kota Ambon sebagai sentra ekonomi terutama bagi masyarakat Maluku Tengah. Ketergantungan ini sangat mempengaruhi kehidupan kedua wilayah sehingga upaya saling menjaga sangat penting,” tandasnya.
Kritik yang sama ditujukan juga kepada Bhabinkamtibmas lingkup Desa Waiheru.
“Kita tahu bahwa kondisi kawasan Waiheru hingga Hunuth Durian Patah termasuk rawan, perlu dilakukan patroli keamanan. Karena itu, aparat keamanan harus mengevaluasi secara menyeluruh sehingga tercipta kondusifitas yang aman bagi masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, apresiasi positif dilontarkan kepada Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang turut aktif dalam hal kemanusiaan.
“Semoga peran serta organisasi kepemudaan lainnya turut menjadi mitra secara bersama-sama mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kota Ambon yang inklusif, aman, damai, sejahtera bahkan sesuai dengan program prioritas Pemkot Ambon,” kuncinya. (MT-01)