Ambon,MollucasTimes.Com-Ciptakan kedamaian dalam berpolitik, merajut semangat orang basudara (PelaGandong) dalam mewujudkan Pilkada Damai.
Ketegasan ini disampaikan Ketua KPU Provinsi Maluku, Syamsul Rifan Kubangun di sela Kampanye Damai Minggu 18/02/18.
“Masyarakat saat ini telah memiliki kesadaran sosial yang tinggi terhadap demokrasi. Karena itu, dapat menerima pendidikan politik terutama menyongsong Pilgub 2018,” terang Kubangun.
Dijelaskannya, dengan modal kesadaran sosial tersebut, maka momentum Pilkada Serentak 2018 ini dapat dilaksanakan dengan damai.
“Sudah tidak jamannya lagi kampanye yang diarak, kemudian mengakibatkan bentrok antar sesama kader. Saat ini karena masyarakat telah mengerti arti damai yang sesungguhnya maka kami yakin perhelatan lima tahunan ini dapat berlangsung dengan aman dan damai,” harapnya.
Menurutnya Kampanye Damai yang dilakukan di Gong Perdamaian ini mengartikan simbol perdamaian.
“Deklarasi Pilkada Maluku harus menjunjung tinggi persaudaraan. Kita boleh saja berbeda pilihan tetapi yang terpenting adalah menjaga semangat orang basudara. Orang Maluku suka baku kele. Dengan semboyan ‘Beta Maluku’ kami berharap tidak akan ada perbedaan suku maupun ras. Pilkada harus menjadi pesta politik yang menyenangkan,” paparnya.
Sementara itu Ketua Bawaslu, Abdullah Ely mengapresiasi Kampanye Damai karena antusiasnya kader yang luar biasa.
“Kami juga berharap kondisi yang terjadi dalam Kampanye Damai ini terus berlangsung hingga digelarnya Pilkada,” imbuhnya.
Walaupun demikian Bawaslu telah menyiapkan strategi pencegahan dan penindakan.
“Dalam proses Pilkada yang selalu kita harapkan adalah yang terbaik, tetapi perlu kita mewaspadai segala bentuk aksi. Strategi yang kita siapkan adalah mencegah dan menindak. Sebelum sampai pada titik penindakan, kita akan berupaya maksimal untuk mencegah,” timpalnya.
Diakui Ely, kasus yang sering terjadi adalah kasus hoax, sara juga politik uang.
“Kami berharap lewat Kampanye Damai ini, semua kita mampu menjaga diri tetap pertahankan pela gandong sehingga tidak merusak sendi demokrasi . Dan yang paling penting adalah persoalan yang terjadi dalam Pilkada nanti tidak berujung sampai tingkat Mahkamah Konstitusi,” tutupnya. (MT-01)
