Pria kelahiran 30 Juli ini menyebut ada 3 OPD yang memiliki peran penting yaitu Dinas Sosial, Disdukcapil dan DiskominfoSandi.
Ambon,moluccastimes.id-Kota Ambon siap menuju Kota Lokus Percepatan Uji Coba (Piloting) Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) di Indonesia.
“Saat ini kita terus berupaya mematangkan persiapan untuk penetapan Kota Lokus Percepatan Uji Coba (Piloting) Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) untuk 41 Kota Kabupaten di Indonesia, dimana Kota Ambon merupakan salah satunya,” ungkap Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Kominfosandi) Kota Ambon, Dr. Ir. Ronald Lekransy, M.Si kepada moluccastimes.id, di ruang kerjanya, Rabu, 15/04/2026.
Dijelaskan, persiapan yang dilakukan mulai dari persyaratan administratif maupun teknis yang melibatkan kecamatan dan kelurahan.
“Persyaratan yang disyaratkan dengan mengintegrasikan berbagai instansi menjadi kunci prioritas guna menghindari tumpang tindih data, serta mempermudah pengawasan secara real-time oleh pemerintah pusat dan daerah,” aku ayah satu putri cantik itu.
Pria kelahiran 30 Juli ini menyebut ada 3 OPD yang memiliki peran penting yaitu Dinas Sosial, Disdukcapil dan DiskominfoSandi.
“Dinas Sosial merupakan Leading Sector, mengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), kemudian melakukan verifikasi dan validasi calon penerima, serta menentukan kelayakan dan menyalurkan bantuan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) berperan memastikan keakuratan data identitas penduduk, melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK), mencegah data ganda atau fiktif, serta melakukan sinkronisasi data dengan Dinas Sosial.Sementara Kominfosandi bertanggung jawab atas penyediaan infrastruktur teknologi informasi, pengembangan platform digital bansos, pengamanan data melalui sistem siber dan enkripsi, serta integrasi sistem antar dinas,” paparnya dengan lugas.
Selain itu, dukungan juga dibutuhkan melalui agen-agen kerja lapangan.
“Kita siapkan 650 agen dari lingkungan aparatur sipil negara (ASN) dan tokoh agama, yang akan menjadi penghubung antara sistem digital dan masyarakat. Tugas mereka antara lain input data warga, bantu verifikasi lapangan, sosialisasi program, serta dampingi masyarakat menggunakan aplikasi bansos digital,” tandas Lekransy.
Dirinya yakin, dengan kerja agen di lapangan selain mengedukasi juga akan meningkatkan kepercayaan publik, serta memastikan kejujuran dan keadilan dalam proses pendataan.
Dengan sinergi tersebut, Ronald optimistis, implementasi digitalisasi bansos dapat berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Digitalisasi bansos merupakan langkah strategis, untuk meningkatkan ketepatan sasaran, transparansi, serta efisiensi penyaluran bantuan pemerintah.
“Melalui sistem digital, potensi kebocoran dapat diminimalkan, distribusi bantuan menjadi lebih cepat, dan penerima manfaat benar-benar sesuai dengan data yang valid,” tandas Lekransy. (MT-01)
