Ambon,MollucasTimes.Com-Guna menyelesaikan persoalan air bersih yang sejak tahun 2016 belum dinikmati secara baik oleh masyarakat Negeri Halong, dan dalam waktu dekat Komisi III DPRD Kota Ambon akan memanggil pihak kontraktor untuk menjelaskan perihal dimaksud.
Demikian ditegaskan Anggota Komisi III DPRD Kota Ambon, Margertha Siahay di Baileo Belakang Soya, Kamis 16/11/17.
Dikatakan legislator Partai Golkar ini, pihaknya telah menyepakati akan melakukan rapat lanjutan untuk minta penjelasan kontrak kerja pembangunan pipa air bersih tersebut.
“Kami akan memanggil pihak Balai Sungai, PPTK atau Satker yang mengerjakan pekerjaan, Konsultan Perencana, Pemerintah Negeri Halong juga masyarakat untuk minta kejelasan serta melihat kontrak kerjanya sehingga diharapkan masalah ini dapat tuntas paripurna,” tekannya.
Siahay menambahkan dengan anggaran yang tidak sedikit tersebut seharusnya fasilitas air bersih untuk masyarakat juga harus lebih memadai.
“Proyek air bersih tersebut dibangun melalui anggaran APBN tahun 2016 lewat Balai Sungai Maluku dan Maluku Utara senilai 2,7 milyar rupiah. Coba kita bayangkan saja anggaran yang begitu besar tetapi fasilitasnya tidak memadai untuk menghasilkan air bersih bagi masyarakat selama satu tahun ini. Kasihan mereka tidak mendapatkan hak yang layak dalam pemenuhan kebutuhan air bersih,” tambahnya.
Dan saat dilakukan kunjungan ke lokasi tersebut ditemukan kejanggalan.
“Hal pertama yang komisi kritisi adalah letak titik pengeboran pipa langsung dari dalam sungai. Padahal, tidak seharusnya pengeboran pipa di dalam sungai atau di sekitar daerah tangkapan sungai. Ini sangat tidak higienis bagi masyarakat, pasalnya lebih banyak menarik air resapan dari sungai dengan debit air sangat kecil mengakibatkan air yang dihasilkan tidak jernih untuk dikonsumsi dalam satu tahun belakangan ini, ” jelas Siahay.
Siahay mengatakan ini kewajiban anggota DPRD yang merupakan wakil rakyat harus berjuang untuk membela kepentingan masyarakat.
“Kami dipilih oleh masyarakat untuk mewakili mereka di Legislatif maka sudah sepatutnya kami memprioritaskan kepentingan masyarakat,” tutupnya. (MT-01)
