Ambon,moluccastimes.com-Guna terus menggalang program kemitraan Australia-Indonesia menuju masyarakat Inklusif (INKLUSI), Rumah Generasi (RG) memfasilitasi Workshop Fungsionalisasi Pokja PUG dan Pembentukan Klinik PPRG Inklusi.
Demikian Program Officer, Poppy Siahaya kepada moluccastimes.com, Kamis 30/03/2023.
“Workshop tersebut telah dilakukan pada tanggal 27 Maret 2023 kemarin dengan tujuan agar masing-masing OPD memahami tentang perencanaan penganggaran yang responsif gender dan Inklusi,” terang Siahaya.
Walaupun demikian, lanjutnya, ada klinik yang akan membantu untuk memastikan bahwa OPD terkait mempunyai perencanaan sesuai dengan apa yang dinamakan dengan Pengarusutama Gender atau Pengarusutamaan Gender (PUG).
“Sekarang ini inklusi menjadi perencanaan penganggaran yang responsif gender dan Inklusif. Artinya dalam perencanaan penganggaran masing-masing OPD atau dinas terkait itu didalamnya telah melibatkan perempuan dan laki-laki termasuk kelompok-kelompok marginal untuk perencanaan penganggaran,” tandsanya.
Sementara itu, PUG adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki untuk memberdayakan kaum perempuan.
“PUG dijalankan untuk menggiring aspek-aspek yang sebelumnya dianggap tidak penting atau bersifat marjinal kedalam putaran pengambilan keputusan dan pengelolaan aktivitas utama kelembagaan dan program kerja,” tandas wanita berambut panjang itu.
Kegiatan diskusi tersebut menurutnya akan dilanjutkan kembali sampai pada pembentukan Klinik PPRG.
“Klinik PPRG ini sebenarnya akan memastikan bahwa perencanaan di OPD sudah sesuai dengan PUG, selain sebagai pendamingan perencanaan di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait penganggaran responsif gender yang kemudian diturunkan dalam rencana kerja,” tandasnya.
Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bapedda) Litbang Kota Ambon, Ir. E.M Matitaputty, M.Tech mengemukakan, dalam melakukan rencana aksi harus didukung dengan anggaran, dimana keterlibatan legislatif juga diperlukan.
“Ini menjadi masukan untuk kita pikirkan bersama sebab Legislatif Kota Ambon diperlukan dalam keterlibatan penyusunan angaran,” ungkapnya.
Terkait dengan fasilitas penunjang untuk mendukung kegiatan diakuinya Kota Ambon masih belum lengkap.
“Kita belum memiliki fasilitas publik sebagai sarana pendukung dibandingkan dengan Kabupaten Sumedang Jawa Barat. Pokja menganggarkanya dalam Dana Desa bahkan mereka sudah menggunakan Informasi Teknologi (IT). Semua hal itu harus menjadi masukan bagi Kota Ambon untuk membenahi kedepan,” tandas ayah empat anak itu.
Peserta workshop adalah 10 OPD lingkup Pmeerintah Kota Ambon diantaranya Dinas P3AMD, Bappeda Litbang Kota Ambon sebagai Leading Sector, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Inspektorat, Badan Keuangan dan Aset Daerah, serta sejumlah komunitas Disabilitas HWDI dan Pertuni. (MT-01)
