“Keberadaan data statistik sektoral yang valid bukan sekadar formalitas, melainkan pondasi utama dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan publik yang responsif dan berbasis bukti (evidence-based policy). Melalui EPSS, kita ingin memastikan bahwa seluruh perangkat daerah di Kota Ambon memiliki kesadaran dan kapasitas dalam membangun data sektoral yang standar, terverifikasi, dan saling terhubung. Ini bagian dari reformasi birokrasi digital,” jelas doktor bidang hukum itu.
Ambon,moluccastimes,id-Guna memperkuat sistem statistik sektoral yang akurat, terintegrasi, dan berkelanjutan, maka tata kelola data terus dimasifkan.
Demikian Kepala Dinas KominfoSandi Kota Ambon, Dr. Ir.Ronald Lekransy, M.Si disela rapat persiapan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2026, Kamis 26/06/2025.
“Keberadaan data statistik sektoral yang valid bukan sekadar formalitas, melainkan pondasi utama dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan publik yang responsif dan berbasis bukti (evidence-based policy). Melalui EPSS, kita ingin memastikan bahwa seluruh perangkat daerah di Kota Ambon memiliki kesadaran dan kapasitas dalam membangun data sektoral yang standar, terverifikasi, dan saling terhubung. Ini bagian dari reformasi birokrasi digital,” jelas doktor bidang hukum itu.
Karena itu, perangkat daerah lanjutnya, diminta mulai menyusun peta jalan (roadmap) penyelenggaraan statistik sektoral di instansi masing-masing.
“Kita targetkan penyelarasan data lintas sektor bisa tercapai sebelum masa penilaian dimulai tahun depan,” tandasnya.
Tambahnya, dengan demikian Kota Ambon diharapkan dapat menjadi model tata kelola data yang modern dan kolaboratif di Indonesia Timur.
EPSS sendiri merupakan agenda evaluatif yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) secara nasional. Evaluasi ini bertujuan menilai sejauh mana tata kelola statistik sektoral di setiap daerah memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia — mencakup standar data, metadata, interoperabilitas, serta kelembagaan data.(MT-01)
