“Ditengah ketidakpastian global yang dapat menjadi risiko kedepan, hal yang harus diperhatikan yaitu : Pertama, pentingnya upaya menjaga daya beli masyarakat sebagai motor utama perekonomian Provinsi Maluku melalui berbagai upaya pengendalian inflasi, khususnya komoditas pangan,” sebutnya.
Ambon,moluccastimes.id-Guna mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi di Maluku, ada 3 hal yang harus menjadi perhatian.
Demikian Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku, M. Latif lewat rilis yang diterima moluccastimes.id, per 05/02/2025.
“Ditengah ketidakpastian global yang dapat menjadi risiko kedepan, hal yang harus diperhatikan yaitu : Pertama, pentingnya upaya menjaga daya beli masyarakat sebagai motor utama perekonomian Provinsi Maluku melalui berbagai upaya pengendalian inflasi, khususnya komoditas pangan,” sebutnya.
Upaya pengendalian inflasi dapat dilakukan melalui pasar murah yang menjual komoditi atau kebutuhan sehari-hari seperti cabai, bawang dan lain sebagainya.
Hal kedua, lanjutnya adalah optimalisasi realisasi anggaran belanja pemerintah. Hal ini sesuai dengan strategi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemneterian Dalam Negeri.
“Mengoptimalkan pencapaian target kinerja pada setiap perangkat daerah agar tepat sasaran dan terurai pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan secara efektif dan efisien dengan tetap mengedepankan pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel; kemudian mempertimbangkan keseimbangan penerimaan dan pengeluaran daerah melalui penyusunan rencana anggaran kas yang efektif dan efisien sehingga terhindar dari penumpukan dana di kas daerah pada akhir tahun,” jelasnya.
Sedangkan yang Ketiga adalah mendorong percepatan implementasi digitalisasi ekonomi di seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung kelancaran transaksi perdagangan.
“Dengan implementasi digitalisasi yang menunjukan tren yang meningkat perlu disikapi berbagai pihak, termasuk oleh Pemerintah Daerah. Melalui E-TPD pengelolaan keuangan daerah diyakini akan lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Hal tersebut sesuai arahan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,” ucapnya.(MT-01)
