“Dalam.surat pemberhentian saya itu tertulis jelas bahwa saya telah bertindak meresahkan dan merugikan masyarakat dan juga bertindak diskriminatif,” jelas Tuwatanassy Ambon,moluccastimes.id-Ketua Saniri
Moluccastimes.id
Kisruh Saniri Negeri Passo, Banyak Keganjilan, Tuwatanassy Bulat Ke Polisi
Dikatakan, inilah jalan Tuhan untuk menguak semua ketidakbenaran dan ketidakadilan yang terjadi di tubuh Saniri Negeri Passo. Ambon,moluccastimes.id-Adanya dugaan pemberhentian Tuwatanassy sebagai
Ambon Juara Umum Duta Genre, Patty Bangga
“Juara tersebut diserahkan ditengah pengukuhan Penjabat Gubernur Maluku dan Penjabat TP PKK Provinsi Maluku sebagai Ayah dan Bunda Genre,” aku Patty. Ambon,molucastimes.id-
Pimpin Rapat Anev, Kapolda : Tingatkan Kualitas Kinerja
“Sinergi antar satuan kerja dalam menjaga situasi kamtibmas yang kondusif, juga harus terus ditingkatkan,” demikian Kapolda Maluku, Irjen Pol Drs. Eddy Sumitro
Polres SBB Bentuk “Cooling System” Lewat Siraman Rohani
“Saya ingin di Kabupaten SBB menjadi contoh kedamaian, kebersamaan, tidak ada lagi perbedaan dan perselisihan menjelang Pemilu Tahun 2024,” tegas Kapolres SBB,
Kejati Maluku Bawa JMS Ke Madrasah Aliyah Al-Muluk Malteng
Selain SMA Negeri 62 Maluku Tengah, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku juga menyiggahi Madrasah Aliyah Al-Muluk di Desa Telaga Kodok Kecamatan Leihitu Kabupaten
SMA N 62 Malteng Kebagian JMS
“Program JMS merupakan Program Kejaksaan Republik Indonesia tiap tahun oleh Bidang Penkum dan Humas Kejaksaan Tinggi Maluku, dengan menyajikan materi seputar issue
Administrasi Lengkap, 35 Aleg Kota Ambon Siap Lantik
“11 September 2024 mendatang mereka semua akan dilantik, karena itu kita sudah memastikan seluruh persyaratan administrasi telah rampung,” aku Sekertaris DPRD Kota
Pemprov Maluku Canangkan “Gerakan Tolak Judi Online”
“Judi adalah kegiatan melanggar hukum dan perlu diambil langkah tegas untuk memberantasnya dengan cara memberikan kesadaran kolektif serta upaya preventif kepada seluruh
Toisuta Tinggalkan Belso, Saat KPU Tetapkan Sebagai Balon Wawali
Sesuai aturan yang berlaku, setelah Komisi Pemiliihan Umum (KPU) menetapkan calon Kepala Daerah, maka anggota legislatif yang mencalonkan diri sebagai kepala Daerah