Sorong,MollucasTimes.com-Dalam upaya mengawal seluruh program strategis pemerintah pusat untuk merealisasi pemerataan pembangunan yang berjalan aman dan lancar di Bumi Kasuari, Panglima Kodam XVIII/Kasuari melakukan penandatanganan kesepakatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) di Kota Sorong.
“Hal ini sekaligus menindaklanjuti adanya arahan Panglima TNI Laksamana TNI H. Yudo Margono selama kunjungannya di Papua Barat dan Papua Barat Daya,” aku Pangdam XVIII/Kasuari, Mayor Jenderal TNI Gabriel Lema, S.Sos Kamis,19/01/2023.
Dikatakan, penandatanganan kesepakatan PKS Non Pengamanan dalam mendukung Program Pengembangan Masyarakat (PPM) bidang Infrastruktur dan Kesehatan bersama SKK Migas Wilayah Maluku Papua.
“Fokusnya pada pembuatan sumur air bersih untuk mengurangi angka stunting dalam pembinaan teritorial oleh Kodam,” timpalnya.
Dalam kesempatan tersebut Pangdam XVIII/Kasuari menyampaikan terima kasih kepada SKK Migas.
“Apresiasi kepada Deputi Dukungan Bisnis maupun SKK Migas di wilayah Papua dan Maluku, atas proses sinergi dan saling berkolaborasi di daerah, sehingga dapat memaknai dan mengimplementasikan kebijakan pemerintah pusat melalui penandatanganan kesepakatan PKS hari ini,” tandas Lema.
Ditambahkan, tantangan di lapangan perlu disikapi dengan bijak. “Mengapa? sebab, tantangan tersebut harus diselesaikan melalui proses yang panjang dan matang dan harus berkolaborasi. Selanjutya, PKS yang kita lakukan ini merupakan roh dari keamanan yang sejati, karena secara fisik tidak terlihat tetapi membangun kehidupan berbangsa dan bernegara untuk peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.
Dengan sinergitas pembinaan teritorial ketahanan wilayah yang melibatkan masyarakat melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) di setiap wilayah Korem dan Kodim, lanjutnya, akan meminimalisir gangguan keamanan, sehingga citra positif investasi dalam mewujudkan kemandirian energi bangsa, dengan kelancaran operasional industri Hulu Migas di Papua Barat dan Papua Barat Daya akan terjaga.
Sementara itu, Kepala SKK Migas Wilayah Papua & Maluku, Subagyo menyampaikan PKS merupakan buah kerjasama melalui komunikasi, koordinasi dan kolaborasi yang selama ini telah dilakukan SKK Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya.
“Semua membuahkan komitmen bersama jajaran Kodam XVIII/Kasuari. Ini merupakan Perjanjian Kerja Sama Non Pengamanan pertama yang dimiliki antara SKK Migas dan pihak TNI di seluruh wilayah Republik Indonesia,” tandas Subagyo.
Selain itu, seirama dengan fungsi TNI dalam menjaga kedaulatan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, SKK Migas yang juga adalah institusi pemerintah, dibebankan tugas oleh pemerintah Republik Indonesia untuk menghadirkan kedaulatan energi, sebagai modal dasar pemerataan perekonomian Indonesia, dengan targetnya untuk meningkatkan produksi minyak mentah hingga 1 juta BOPD dan gas bumi 12 BSCFD pada tahun 2030.
“Ini bentuk wujud praktis dari kerja sama kegiatan sosial yang dilakukan dalam PKS Non Pengamanan yang disepakati adalah mewujudkan dukungan nyata tersedianya sarana air bersih dan penyuluhan kesehatan bagi masyarakat dengan tujuan untuk mengurangi angka Stunting”. Hal ini dilakukan bersama seluruh pemangku kepentingan, sekaligus dalam upaya untuk menjamin keamanan dan kelancaran operasional KKKS di daerah, sehingga diharapkan dapat menghasilkan penemuan lapangan migas baru dari hasil kegiatan eksplorasi migas yang bersifat “High Risk High Return”,” jelasnya. (MT-01)
