Ambon,MollucasTimes.Com- Pemerintah Kota Ambon saat ini sementara melakukan tahapan perencanaan pembangunan Kota Ambon Tahun 2018 melalui rapat pembahasan serta uji publik rancangan awal RKPD Kota Ambon tahun 2018 serta Musrenbang Kecamatan 2018.
Hal ini disampaikan Staf Ahli Bidang Hukum dan HAM Pemerintah Kota Ambon, John Tupan mewakili Penjabat Wali Kota Kota Ambon, Frans J papilaya dalam Rapat Forum Perangkat Daerah terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RAKPD) Kota Ambon Tahun 2018 terkait hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kota Ambon Tahun 2018 pada tiap Kecamatan, Selasa 07/03/17 di Balai Kota.
Dalam sambutannya, Papilaya menyampaikan tahapan-tahapan tersebut dilakukan dalam upaya untuk mewujudkan perencanaan yang partisipatif dan mensinergikan kebutuhan pembangunan antar komponen masyarakat di Kota Ambon, termasuk Desa/Negeri, Kelurahan dan Kecamatan.
“Memang disadari bahwa harapan dan tuntutan kebutuhan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Kota Ambon sangat kompleks.Karena itu diperlukan integrasi dan sinergitas perencanaan pembangunan antara berbagai kebutuhan masyarakat tersebut dengan Renja perangkat daerah Kota Ambon,” Jelasnya.
Ditambahkannya, prioritas pembangunan kota Ambon Tahun 2018 dalam rancangan awal RKPD Kota Ambon Tahun 2018 memberikan arah untuk integrasi dan sinergitas pelaksanaan pembangunan Kota Ambon tahun 2018 diberbagai bidang pembangunan, yakni urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Ambon Tahun 2018.
“Forum perangkat daerah terhadap rancangan awal RKPD Kota Ambon Tahun 2018 yang diselenggarakan ini adalah merupakan Forum intergrasi rencana pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan prioritas pembangunan Kota Ambon Tahun 2018 dan Rencana Kerja perangkat daerah tahun 2018. Segala kesepakatan yang diambil dalam forum ini, akan menjadi salah satu acuan untuk penyempurnaan Renja Perangkat Daerah Kota Ambon Tahun 2018,” tandasnya.
Papilaya berharap, seluruh perangkat daerah yang terlibat dalam kegiatan itu dapat dilaksanakan dengan baik dan segera menyelesaikan Renja Perangkat Daerah tahun 2018.
“Saya berharap, seluruh perangkat daerah mengikuti forum ini dengan baik dan segera menyelesaikan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018, untuk disampaikan melalui BAPPEDA LITBANG, paling lambat 10 Maret 2017” harapnya. (MT-08)
