“Sekitar 20.000 kuota PBI saat ini tersedia, namun kendalanya data penerima yang belum lengkap. Hingga kini jumlah peserta yang terdaftar belum mencapai 1.000 orang,” katanya.
Ambon,moluccastimes.id-Sejumlah kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Ambon dalam memastikan masyarakat miskin mendapatkan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan.
Demikian Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, dgr. Wendy Pelupessy, M.Kes disela rapat bersama BPJS Kesehatan dan Komisi I DPRD Kota Ambon di Baileo Rakyat Belakang Soya, Selasa 04/02/2025.
“Kendala yang dihadapi kita saat ini bahwa data masyarakat miskin belum terverifikasi secara faktual,” aku Pelupessy.
Dikatakan banyak peserta BPJS Kesehatan dinonaktifkan karena Nomor Induk Kependudukan tidak valid.
“Karena itu setiap bulan dilakukan rapat koordinasi sehingga data yang diperoleh sesuai dengan kriteria penerima manfaat,” ungkap dokter gigi cantik itu.
Pemerintah Kota Ambon terus berkoordinasi bersama Dinas Sosial serta BPJS Kesehatan guna memverifikasi data penerima bantuan iuran (PBI).
“Data tersebut guna memastikan masyarakat miskin mendapatkan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Karena itu setiap bulan dilakukan rapat koordinasi sehingga data yang diperoleh sesuai dengan kriteria penerima manfaat,” ungkap dokter gigi cantik itu.
Verifikasi dilakukan dengan kriteria ketat.
“Jika satu keluarga mengkonsumsi listrik diatas 2.200 watt, secara otomatis dianggap mampu dan tidak lagi ditanggung oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah,” ujarnya.
Dalam hal itu, Pemerintah Kota Ambon juga berupaya memastikan masyarakat miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) mendapatkan BPJS Kesehatan.
“Ini diprioritaskan kepada keluarga berisiko dengan anak stunting atau penderita penyakit menular. Saat ini, Kota Ambon telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) di atas 95% dan mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Namun, masih terdapat kendala dalam memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses BPJS Kesehatan,” terangnya.
Masalah yang dihadapi, kuota PBI tersedia namun belum dapat dimanfaatkan.
“Sekitar 20.000 kuota PBI saat ini tersedia, namun kendalanya data penerima yang belum lengkap. Hingga kini jumlah peserta yang terdaftar belum mencapai 1.000 orang,” katanya.
Masalah lainnya, banyak peserta BPJS Kesehatan dinonskatifkan karean Nomor Induk Kependudukan tidak valid.
“Selain itu, masyarakat juga belum memiliki kesadaran untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan,” timpalnya.
Karena itu, lanjutnya, Pemerintah Kota akan memastikan kuota PBI sebanyak 2.000 akan dimaksimalkan.
“Sehingga semakin banyak masyarakat miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan,” pungkasnya. (MT-01)
