Ambon,MollucasTimes.Com-Dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada masyarakat, harus dilakukan secara komprehensif dan kolektif bersama instansi terkait lewat Forum Komunikasi antar SKPD, sehingga lebih efektif dalam menyelesaikan masalah-masalah kesehatan.
Demikian ditegaskan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, drg. Wendy Pelupessy M.Kes, di sela Rapat Koordinasi Pembangunan Kesehatan di Ambon, Jumat 02/02/18.
“Sesuai dengan arahan dalam UU Nomor 23 tahun 2014, maka pemerintah beserta stakeholder harus saling membantu guna memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,”lugasnya.
Dikatakan, Dinas Kesehatan tidak bisa bekerja sendiri dalam melayani kesehatan masyarakat, walaupun secara harfiah hal tersebut merupakan tugas Dinas Kesehatan.
“Karena itu, kita mengundang Pemerintah Kota Ambon khususnya dinas terkait, stakeholder, tokoh agama yang ada untuk merumuskan suatu panduan serta komitmen guna memaksimalkan pelayanan kesehatan di Kota Ambon lewat Forum Komunikasi Antar SKPD. Sebab hal ini merupakan tanggungjawab bersama,” bebernya.
Dijelaskan Pelupessy, melalui Forum Komunikasi tersebut masing-masing pemangku kepentingan dapat mengejawantahkan regulasi yang ditetapkan bersama.
“Kita berharap koordinasi ini akan melahirkan pengembangan segi kesehatan masyarakat. Misalnya akan lahir desa percontohan kesehatan, meningkatnya peserta KB, banyak anak bayi dan balita yang diimunisasi, makin berperannya kader PKK di masing-masing area. Dari segi pertanian, makin banyak warga yang memanfaatkan pekarangan untuk menanam sayur dan buah. Sebab ini juga merupakan indikator PHBS,” papar Pelupessy.
Selain itu, mahasiswa yg berafiliasi kesehatan jg mempunyai peran yg sangat besar untuk memiliki memiliki keluarga binaan.
“Dengan perhitungan 1 mahasiswa memiliki 5 hingga 10 keluarga binaan, maka dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama masyarakat Kota Ambon akan berubah hidup sehat,” tuturnya.
Pelupessy mengatakan pihaknya sangat bersemangat dalam hal ini, sebab kedepan banyak kegiatan yang akan dilakukan secara kolektif.
“Sosialisasi akan terus dilakukan bukan saja oleh tim kesehatan tetapi oleh stakeholder dan tokoh agama. Misalnya, dengan menganjurkan ibu hamil untuk melahirkan ditolong oleh dokter atau bidan bukan oleh dukun karena sesuai dengan aturan Standar pelayanan Minvimal (SPM) dalam Permenkes Nomor 43 tahun 2016 , semua persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan difasilitas pelayanan kesehatan, ini harus mendapat perhatian guna menurunkan angka kematian ibu dan anak,” jelasnya.
Contoh lainnya lewat sosialisasi nanti masyarakat harus mengandalkan imunisasi.
“Sebab tanpa imunisasi lengkap dapat menyebabkan menurunya daya kekebalan tubuh anak sejak kecil. Karena itu imunisasi harus diberikan kepada bayi dan balita,” katanya.
Pelupessy berharap dengan koordinasi lintas sektoral ini mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Ambon sesuai dengan standar SPM. (MT-01)
