“Forum ini dilaksanakan agar komunikasi dan koordinasi yang baik dengan para pemangku kepentingan bisa tercapai. Demi meningkatkan status kepesertaan JKN di Kabupaten Maluku Barat Daya tentu saja akan sangat membutuhkan partisipasi pemerintah daerah,” ujar Harbu.
Ambon,moluccastimes.id-Guna memperkuat sinergitas serta meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat BPJS Kesehatan Cabang Ambon menginisiasi kegiatan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama dan Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan Tingkat Kabupaten Maluku Barat Daya,Rabu 06/12/2024.
Demikian Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, Harbu Hakim
“Forum ini dilaksanakan agar komunikasi dan koordinasi yang baik dengan para pemangku kepentingan bisa tercapai. Demi meningkatkan status kepesertaan JKN di Kabupaten Maluku Barat Daya tentu saja akan sangat membutuhkan partisipasi pemerintah daerah,” ujar Harbu.
Dikatakan JKN di Kabupaten Maluku Barat Daya sudah mencapai 98% .
“Ini semua berkat dukungan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dan pemangku kepentingan lainnya yang telah mendukung secara penuh keberhasilan Program JKN,” lugas Harbu.
Walaupun demikian, lanjutnya ada beberapa hal yang perlu mendapat suport dari Pemerintah Kabupaten MBD.
“Yaitu kebutuhan tenaga kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). Selain itu, agar pemanfaatan antrean online melalui Aplikasi Mobile JKN tetap diimplementasikan setiap saat,” harapnya.
Ditempat yang sama, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tiakur, Jimmy Sindahanis mengakui mengalami sedikit kendala dalam memberikan pelayanan kesehatan sehingga tidak optimal dalam memberikan pelayanan kepada peserta JKN.
“Kendalanya tidak memiliki dokter spesialis dan dokter obgyn akan selesai kontraknya. Kami telah berkoordinasi dengan Universitas Hasanudin melalui Program PPDS. Sedangkan pemanfaatan sistem antrean online, kami terkendala jaringan di fasilitas kesehatan sehingga capaiannya belum optimal,” ungkap Jimmy.
Disisi lain, Perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten MBD, Ronaldo S. Noach mengapresiasi kerja sama dengan BPJS Kesehatan yang telah berjalan dengan baik selama ini.
“Apresiasi kepada BPJS Kesehatan selama ini dan kami berkomitmen menambah alokasi anggaran pada tahun 2025, yang sebelumnya 1,2 miliar menjadi 1,7 miliar. Sehingga, jaminan layanan kesehatan ini dapat menjangkau lebih banyak masyarakat,” tandas Noach.
Perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten MBD, Joana F. M. Norimarna juga mengaku akan berkomitmen memberikan pelayanan kepada peserta JKN terkait data Dukcapil.
“Salah satu hal yang dapat kami optimalkan yaitu berkolaborasi dengan Rumah Sakit Umum Daerah Tiakur untuk pendaftaran bayi baru lahir, dengan menyediakan layanan penerbitan kartu keluarga,” tandas Norimarna. (MT-01)
