Disisi lain, Wali Kota mengungkapkan TPAKD merupakan wadah nyata untuk mendorong sinergi antara pemerintah daerah, otoritas keuangan, serta pelaku usaha dalam memperluas akses keuangan masyarakat.
Ambon,moluccastimes.id-Pemerintah Kota Ambon berkomitmen untuk mempercepat inklusi dan literasi keuangan di daerah melalui penguatan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Demikian Wali Kota Ambon, Drs. Bodewin M. Wattimena, M.Si, saat membuka Rapat Pleno TPAKD Kota Ambon di Balai Kota Ambon, Kamis 17/07/2025.
“Percepatan inklusi dan literasi ini tidak terlepas dari peran lembaga jasa keuangan,” kata Wattimena.
Dirinya menyebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah berkontribusi mendukung pertumbuhan ekonomi termasuk pengembangan UMKM.
“Dari data yang disodorkan OJK, banyak hal yang mendukung , mulai dari bantuan KUR, santunan hingga stimulus ekonomi lainnya dan membangkitkan UMKM dan sektor informal,” ungkapnya.
Disisi lain, Wali Kota mengungkapkan TPAKD merupakan wadah nyata untuk mendorong sinergi antara pemerintah daerah, otoritas keuangan, serta pelaku usaha dalam memperluas akses keuangan masyarakat.
“Dalam kaitan tersebut, Pemkot Ambon memiliki prioritas utama yang memiliki relevansi dengan tugas TPKAD. Pertama, penurunan kemiskinan dan pengangguran melalui program pemberdayaan masyarakat yang melibatkan lintas sektor termasuk perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Kedua, pengembangan ekosistem ekonomi kreatif yaitu mendukung branding Ambon City of Music dengan memperkuat pelaku usaha kreatif, termasuk pemberian akses terhadap KUR dan pelatihan kewirausahaan. Yang ketiga, penguatan peran pemuda dalam Industri Digital guna menjawab tantangan pengangguran dengan mendorong generasi muda terlibat dalam ekonomi digital dan industri kreatif berbasis komunitas,” jelasnya.
Dirinya berharap, peluang itu dapat dimanfaatkan oleh para pencari kerja yang diberdayakan lewat pelatihan, akses permodalan, bahkan menjadi pelaku industri kreatif digital.
“Selain itu, diperlukan juga reformasi dalam sistem transaksi pemerintahan, termasuk komitmen penuh untuk meninggalkan pembayaran tunai termasuk di Pemkot Ambon. Pembayaran honor, insentif kader posyandu, perjalanan dinas, semua harus lewat rekening. Ini bagian dari upaya kita menciptakan tata kelola keuangan yang transparan dan menghindari pungli,” tegas ayah tiga anak itu.
Dibidang pendidikan, dirinya juga mendorong kebijakan “Satu Pelajar Satu Rekening” untuk membentuk budaya menabung sejak dini.
“Sekolah-sekolah juga harus membudayakan hal tersebut sehingga melatih anak-anak menabung sejak dini,” timpalnya.
Wattimena berharap, kolaborasi dan sinergitas bersama stakeholders akan memperluas akses keuangan.Lewat TPAKD, literasi dan inklusi keuangan di Kota Ambon dapat dikembangkan.
Rapat Pleno tersebut dihadiri Ketua DPRD Kota Ambon, Morits Tamaela, SE; Kepala OJK Maluku, Andi M. Yusuf, Plt Sekertaris Kota Ambon, R. Sapulette, ST, MT. (MT-01)
