Ambon,MollucasTimes.Com-Mengantispasi terjadinya bahaya bencana alam di Maluku, Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Pattimura (Unpatti) serta Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Provinsi Maluku bekerja sama dalam program Chegred (Comunity Gresisland Economy Development) dengan sasaran daerah- daerah terluar dan terpencil yang rawan terjadinya bencana alam.
Demikian diungkapkan Wakil Rektor Universitas Gajah Mada Bidang Penelitian dan Pengendalian Bencana Maluku, Prof. Dr. Suratman dalam Pelatihan dan Penguatan Kapasitas Cegah Bencana Banjir dan Tanah Longsor, Selasa 07/03/2017.
Menurutnya Program Chegred merupakan kebijakan Kedutaan New Zealand yang lebih difokuskan untuk peningkatan dan pengutan komunitas-komunitas peduli lingkungan terutama pada pencegahan kebencanaan terkait dengan bencana banjir dan tanah longsor khususnya di kawasan Indonesia Timur.
“Pelaksanaan pelatihan ini merupakan salah satu perwujudan Program Nawa Cita Presiden Jokowi untuk pemberdayaan Potensi di daerah-daerah pesisir, terutama di Maluku, Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT),”ucapnya.
Ditambahkannya khusus untuk Maluku harus melibatkan seluruh stakeholder, komunitas, perguruan tinggi, peneliti serta BPBD.
“Program penanggulangan bencana ini dilakukan dengan pendekatan riset mengedukasi program pemberdayaan masyarakat dan organisasi peduli bencana sehingga perlu membentuk studi bencana Uni Floor di Maluku,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku Farida Salampessy menambahkan, kegiatan ini selama dua tahun telah direncanakan di Dusun Kambelu dan Dusun Masiri, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).
“Dusun-dusun ini rentan terhadap bencana banjir dan tanah longsor karena pernah terjadi banjir bandang tahun 2012 di Dusun Masiri. Karena itu perlu penguatan kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih tanggap duluan. Dengan catatan bahwa bantuan yang datang pasti tidak secepat saat kejadian. Sehingga masyarakat perlu dibekali dengan pengetahuan pencegahan dini,” terangnya.
Dirinya mengharapkan kegiatan seperti ini kedepan akan lebih dikembangkan melalui bantuan, donor anggaran dari berbagai lembaga.
“Hal ini dikerenakan anggaran yang diposisikan untuk tanggap bantuan bencana sangat minim, karena itu perlu suntikan anggaran dari berbagai pihak. Dengan demikian dapat membantu tanggap darurat bagi daerah-daerah terpencil yang jauh dari ibukota kabupaten maupun provinsi,” pungkasnya. (MT-10)
