“Nah, GWPP merupakan wadah untuk seluruh pemangku kepentingan dalam menyampaikan pikiran, pemahaman dan gerak tindak menyukseskan penyelenggaraan Pilkada Serentak 27 November 2024 mendatang, dalam koridor konstitusi dan dilakukan tanpa kekerasan,” tandasnya.
Suli,moluccastimes.id-Agenda Politik Nasional yang baru pertama kali terjadi ini, wajib dikawal dan harus sukses demi menjaga stabilitas dan konsititusi kepemimpinan daerah, di level Provinsi dan Kabupaten Kota se-Indonesia.
Demikian Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie disela Rapat Koordinasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP), di The Natsepa Hotel, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, Selasa 19/11/2024.
“Nah, GWPP merupakan wadah untuk seluruh pemangku kepentingan dalam menyampaikan pikiran, pemahaman dan gerak tindak menyukseskan penyelenggaraan Pilkada Serentak 27 November 2024 mendatang, dalam koridor konstitusi dan dilakukan tanpa kekerasan,” tandasnya.
Dikatakan, di Maluku terdapat 180 ribu penduduk yang belum memiliki KTP Elektronik.
“Karena itu Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota se-Maluku, segera mengambil langkah cepat guna menyiapkan solusinya, serta melakukan koordinasi aktif dengan KPU dan Bawaslu sehingga tidak terjadi penyalahgunaan pemilih atau pelanggaran pilkada lainnya,” tegasnya.
Dirinya juga mintakan pihak Bawaslu, TNI/Polri, dan Aparat Penegak Hukum, agar lebih represif dalam menekan praktek politik uang, kampanye hitam, politik identitas, berita hoax, ujaran kebencian dan praktek lainnya yang berpotensi menimbulkan konflik.
“Untuk itu kami tegaskan agar tim desk pilkada secara rutin memonitor, memantau dan melaporkan setiap perkembangan situasi dan kondisi wilayah, agar upaya cegah dini dan langkah cepat dapat dilakukan sesuai tugas fungsi dan kewenangan masing-masing,” harap Sadali.
Ditegaskan, masalah netralitas adalah salah satu aspek yang paling disoroti dalam setiap perhelatan Pilkada,
“Oleh karena itu kami kembali mengingatkan, agar penyelenggara Pilkada yakni ASN, Perangkat Daerah, unsur Kecamatan, hingag Desa dan Negeri, serta TNI Polri untuk menjaga netralitas, hal ini dianggap penting sebab hari pencoblosan Pilkada semakin dekat, dan tekanan persaingan semakin meningkat, bila tidak hati-hati mengambil keputusan maka saudara bisa terjebak dalam dilema politik praktis,” terangnya.
Dirinya mengajak seluruh masyarakat maupun pemangku kebijakan menciptakan Pilkada yang aman, jujur dan demokratis.
“Agar menghasilkan pemimpin yang berkualitas untuk kemajuan dan kesejahteraan Provinsi Maluku,” tutupnya. (MT-01)
