Ambon,mollucastimes.com-Pemerintah Kota Ambon akan segera memulangkan Pekerja Seks Perempuan (PSP) ke daerah asal masing-masing yang berada di lokalisasi Tanjung Batu Merah.
Hal ini diungkapkan Wali Kota Ambon, Richard Louehnapessy, SH di sela Rapat Koordinasi bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Dan Daerah Kota Ambon Dalam Rangka Penutupan Lokalisasi Prostitusi Tanjung Batu Merah Tahun 2019, Senin 25/11/19.
“Pemulangan mereka merupakan salah satu kiat untuk memudahkan kita menutup lokalisasi tersebut. Sosialisasi telah kita lakukan kepada mereka (PSP-red). Kita akan memulangkan mereka mereka termasuk yang tidak memiliki KTP Ambon. Di lain sisi, kita akan melakukan pemberdayaan ekonomi kepada PSP sehingga menghilangkan kesan buruk di mata masyarakat umum. Mereka juga manusia yang harus diperhatikan. Kita berharap pemberdayaan yang dilakukan nantinya dapat mengubah kehidupan mereka menjadi lebih baik lagi kedepan,” papar Wali Kota dua periode ini.
Menurutnya data yang diperoleh, terdapat 110 PSP yang ada di lokalisasi Tanjung Batu Merah.
“6 PSP diantaranya memiliki KTP Ambon, sementara sisanya dari luar Kota Ambon yang tersebar di beberapa kota. Nah, mereka yang akan dipulangkan ke daerah asal seluruh akomodasi dan ditambah bantuan modal usaha akan ditanggung oleh Pemerintah Pusat. Masing-masing akan mendapat 6 juta rupiah, termasuk tiket pulang ke daerah masing-masing,” tandasnya.
Dikatakan, Pemerintah Pusat maupun Daerah sangat berharap agar bantuan yang diberikan dapat digunakan sebaik mungkin oleh mereka untuk kelanjutan hidup yang lebih baik lagi.
“Bantuan tersebut dapat digunakan untuk membuka usaha kecil-kecilan. Diharapkan dapat digunakan dengan baik,” imbuhnya.
Ditegaskan, penutupan lokalisasi Tanjung Batu Merah akan dilaksanakan pada awal Desember 2019.
“Setelah saya mengeluarkan SK, lokalisasi secara resmi ditutup dan kita akan melakukan pemantauan secara rutin. Awal Desember 2019 ini sudah harus ditutup,” tegasnya.
Untuk masyarakat sekitar lokalisasi, dirinya berjanji untuk membantu tetap menghidupkan usaha mereka.
“Masyarakat sekitar lokalisasi tidak perlu khawatir, kita telah memikirkan cara untuk membantu usaha mereka tetap berjalan seperti biasa seperti saat lokalisasi masih ada,” pungkasnya.
Rapat Koordinasi tersebut dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Maluku; Pemerintah Kota Ambon; Sejumlah OPD terkait; Seluruh Kepala Kecamatan; Ketua DPRD Kota Ambon, Ibu Ely Toisuta; Aparat TNI-Polri; pihak Kejaksaan serta Pengadilan Negeri Ambon; stakeholder lain diantaranya Yayasan Pelang Maluku (YPM) yang dihadiri oleh Direktur, Rosa Pentury .(MT-01)
