Ambon,Mollucastimes.Com- Dalam rangka kegiatan Hari Pers Nasional 2017 di Kota Ambon, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) selaku Lembaga Negara Independen melakukan Dialog Publik Nasional dengan tema ” Media Penyiaran Nasional Perbatasan Untuk Ketahanan Nasional,Selasa (07/02/2017).
Maruli Matodang Kepala Sekertaris Komisi Penyiaran Nasional (KPI Pusat) dalam laporan pelaksanaan kegiatan Dialog Publik Nasional mengatakan Dialog Publik Hari Pers Nasional (HPN) 2017 dengan tema “Media Penyiaran Untuk Ketahanan Nasional” dengan tujuan untuk memperkukuh integritas nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertagwa, mencerdaskan kehidupan bangsa memajukan kesejahteraan umum dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis adil dan sejahtera serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.
“Peran KPI sebagai regulator penyiaran bersama Kominfo menjadi sangat vital dalam dunia pers nasional, mengingat KPI adalah wujud ejawantah masyarakat untuk terus mengawal kualitas program siaran televisi dan radio,” ucap Maruli Matodang.
Matodang menuturkan program penyiaran dalam satu pekerjaan rumah yang Perbataan agar kewajiban harus dapat menjadi prioritas dan nasional menyebar merata sesuai dengan tugas Pasal 8 dalam KPI dalam UU 32/2002 tentang Penyiaran yang mana point tersebut dapat menjelaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak manusia.
“Dalam rangka HPN 2017, KPI ikut berperan bersama-bersama Lembaga Pers serta Lembaga Penyiaran untuk mengusung Pers yang baik dengan tema “Media Penyiaran Perbatasan Untuk Ketahanan Nasional” tema ini dipilih KPI karena berfiaan dengan tema besar HPN 2017 yang akan digelar di Ambon yakni “Pers dan Maluku Bangkit dari Laut”, tema yang bernuansakan Kemaritiman ini tepat mengingat Maritim adalah salah satu dari 9 Nawacita Pemerintahan Jokowi-JK. Bahwa, kita harus membangun Indonesia dari pinggir, dari perbatasan, untuk ketahanan nasional kita,” tutur Matodang
Selain itu Yuliandre Darwis Ketua Komisi Penyiaran (KPI) Pusat menambahkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)saat ini sangat membutuhkan sistem publik yang kuat, untuk menopang positioning KPI sebagai lembagai pengawas penyiaran, yang mengontrol 20.000 lebih staf media televisi dan radio dalam menyiarkan siaran ke publik.
“Dalam melakukan pengawasan penyiaran untuk daearah-daerah perbatasan KPI sangat membutuhkan asupan berupa saran dari dalam menjalankan tugas pengawasan dan penindakan dari Komisi Penyiaran Daerah(KPID) yang mempunyi fungsi untuk pembritaan informasi secara elektronik dengan melibatkan Stasiun TVRI maupun RRI yang ada di masing-masing daerah Kabupaten di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negera-negara luar,Kami butuh saran dari dari KPID untuk, bagaimana menguatkan barisan untuk penyiaran publik ini. KPI tidak hanya bertugas mengawasi, tapi juga membina televisi dan radio, sehingga suasana kerjanya sangat real-time dan padat,” kata Yuliandre.
Pelaksanaan Diaolog mengenai penyiaran media perbatasan tersebut menghadirkan Nara sumber dan pemateri antara lain, Prof Dr Obasar Sinaga, Komisioner KPI Pusat Bidang Kelembagaan dengan materi yang dibawakan penyiaran perbatasan sebagai wujud tanggung jawab penyiaran nasional, Wina Armada Sukardi,Sekertaris Bidang Hukum dan Advokasi PWI Pusat dengan materi yang dibawakan Pers di perbatasan ketahanan nasional, Ir Geriyantika Kurnia,M.Eng, Direktur Penyiaran Kementerian Kominfo RI dengan materi yang dibawakan eksistensi lembaga penyiaran wilayah layanan di perbatasan dalam prespektif kedaulatan negara, Akbar Sahidi. S.Sos Lembaga Penyiaran Lokal (Kepala TVRI Maluku) dengan materi yang dibawakan Media lokal untuk perbatasan dan ketahanan nasional. (MT-10)
