“Kehadiran puluhan dokter baru ini diharapkan dapat langsung diintegrasikan ke dalam sistem pelayanan kesehatan daerah, guna memperkuat benteng pertahanan medis puskesmas dan rumah sakit di seluruh pelosok wilayah Maluku secara adil dan merata,” harapnya.
Ambon,moluccastimes.id-Pemerintah Provinsi Maluku secara tegas menginstruksikan para dokter baru untuk mengikis habis praktik diskriminasi dalam pelayanan kesehatan publik.
Pemerintah daerah menekankan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang kasta ekonomi, status sosial, suku, agama, maupun sebaran geografis tempat tinggal, memiliki hak mutlak untuk mendapatkan penanganan medis yang bermutu dan bermartabat.
Pesan dan komitmen keadilan sosial tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku, Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU, saat mewakili Gubernur Maluku dalam upacara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Dokter Baru ke-40 Fakultas Kedokteran Universitas Pattimura (Unpatti) di Gedung Plaza Presisi Polda Maluku, Rabu 04/11/2026.
Sebagai langkah nyata di lapangan, Sekda Sadali Ie memaparkan bahwa Pemprov Maluku saat ini tengah fokus menggenjot penguatan sistem kesehatan makro.
Langkah strategis ini ditempuh melalui empat pilar utama, yaitu peningkatan kualitas SDM kesehatan lokal, pemberdayaan tenaga medis yang merata, modernisasi sarana prasarana fasilitas kesehatan, serta penguatan kolaborasi interaktif antara pemda, universitas, jaringan rumah sakit, dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).
Secara khusus, Pemprov Maluku menitipkan mandat moral kepada jajaran dokter baru angkatan ke-40 FK Unpatti agar tidak terjebak pada orientasi profit semata.
Profesi kedokteran dituntut untuk selalu mengedepankan komitmen moral, kepedulian terhadap sesama, serta tanggung jawab sosial yang tinggi dalam memulihkan kualitas hidup masyarakat di Bumi Raja-Raja.
“Kehadiran puluhan dokter baru ini diharapkan dapat langsung diintegrasikan ke dalam sistem pelayanan kesehatan daerah, guna memperkuat benteng pertahanan medis puskesmas dan rumah sakit di seluruh pelosok wilayah Maluku secara adil dan merata,” harapnya.(MT-01)
