Ambon,moluccastimes.com-Perkuat semangat kemitraan yang inovatif dalam upaya melayani masyarakat, dibutuhkan penyusunan dan kesepakatan berbagai kebijakan strategis terutama dalam hal menurunkan angka Stunting di Kota Ambon.
Demikian Sekertaris Kota Ambon, Drs. Agus Ririmasse, AP, M.Si saat membuka Rapat Pengendalian Program Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tahun 2023, Rabu 01/03/2023.
“Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden dimana BKKBN diberi tugas dan fungsi melaksanakan Komunikasi, Iformasi, Edukasi (KIE) serta Advokasi kepada masyarakat guna menurunkan Stunting,” ungkapnya.
Sejalan dengan itu, Ririmasse meminta perhatian peserta memperkuat semangat kemitraan serta berkontribusi positif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk melayani masyarakat.
“Selain itu, DPPKB diharapkan mewujudkan harapan menurunkan Stunting lewat kemitraan yang telah terjalin selama ini,” tandasnya.
Kolaborasi dan sinergitas sejumlah OPD termasuk dalam 8 konvergensi. Nara sumber yang dihadirkan diantaranya Kepala BKKBN Provinsi Maluku, Sarles Brabar, SE, M.Si.
Juga Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, drg. Wendy Pelupessy, M.Kes.
Pelupessy mengungkapkan tujuan rapat ini untuk menyatukan persepsi dan kolaborasi mempercepat penurunan Stunting.
“Sebab untuk Kota Ambon angka Stunting berada pada 21,1% dibawah standar nasional yaitu 26,6%. Ini sesuai dengan hasil survei Status Gizi Indonesia. Walaupun demikian, kita harus berusaha untuk mencapai target secara nasional yaitu 14% di tahun 2024 nanti,” tandas ibu tiga anak itu.
Dikatakan, pihaknya tidak bisa bekerja secara parsial.
“Dinas Kesehatan sendiri bekerjasama dengan Posyandu terkait dengan kunjungan bayi yang masih dibawah 50%. Nah, Posyandu yang merupakan lembaga kemasyarakatan desa harus mampu menggerakkan orangtua yang memiliki bayi agar selalu datang ke Posyandu, sehingga dengan demikian kita bisa mengintervensi lebih dini jika ada anak Stunting. Peran kita disana adalah lewat pemberian imunisasi untuk mencegah timbulnya penyakit yang berulang,” terangnya.
Sementara Kepala Dinas DP3AMD Kota Ambon, M. Lekatompessy, S.STP, M.Si dalam kesempatan itu juga menjelaskan tentang bagaimana penggunaan dana desa terutama dana alokasi dana desa di Kota Ambon.
“Peran kita disini adalah melihat sejauhmana penggunaan dana desa yang diperuntukkan terkait pencegahan dan penurunan angka Stunting di Kota Ambon. Kita selalu melakukan evaluasi terhadap desa/kelurahan/negeri sehubungan dengan tanggungjawab pencegahan dan penurunan angka Stunting melalui Rembuk Stunting di desa/kelurahan/negeri telah dilakukan dengan baik,” ungkap jebolan IPDN itu.
Ditambahkan, hasil Rembuk Stunting menjadi bagian pembahasan dalam Forum Musyawarah Desa.
“Jika disepakati dalam Forum Musyawarah maka akan dianggarkan dalam APBDes untuk pelaksanaan kegiatan terkait penanganan dan penurunan Stunting di tahun berikutnya. Sebab Rembuk Stunting berbicara tentang penanganan preventif, promotif, konvergensi yang harus ditangani secara bersama baik desa/kelurahan maupun negeri,” timpal wanita smart itu.
Disisi lain, Kepala Bappeda Litbang Kota Ambon, Ir. E.R Matitaputty, M.Tech; mengungkapkan fungsi koordinasi harus berjalan sinergi dengan dinas terkait.
“Bappeda Litbang sebagai Leading Sector harus mampu merampungkan semua hal, baik itu soal fisik yaitu pembangunan Posyandu, program hingga peningkatan kualitas sumber daya kader, kemudian alokasi anggaran untuk kelurahan,” rincinya.
Ayah empat anak itu mengakui soal fisik, yang menjadi fokus adalah pembangunan Posyandu.
“Banyak Posyandu yang tidak representatif karena itu perlu dibangun yang lebih baik sehingga membuat masyarakat betah datang ke Posyandu. Nah, tugas pembangunan ini akan dikerjakan oleh Dinas PUPR,” timpalnya.
Rapat tersebut juga diselingi dengan penyerahan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang KB tahun 2023 dari BKKBN RI kepada Pemerintah Kota Ambon serta penyerahan dana bantuan orangtua asuh dari pejabat eselon II,III,IV kepada 10 orang anak Stunting di Kota Ambon. (MT-01)
