Ambon,MollucasTimes.Com-Guna menangani tingkat kemiskinan dan pengangguran serta pencapaian tingkat inflasi di Maluku butuh kerjasama dan sinergitas Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Kota yang ada.
Demikian Wakil Gubernur Maluku, DR. Z. Sahuburua dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) IV Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 2017 Senin, 27/03/2017.
Dikatakannya, pemerintah daerah harus membahas masalah yang timbul akibat adanya inflasi di Maluku.
“Karena itu, harus ada sinergitas dengan kabupaten kota. Inflasi yang tidak terkendali berdampak pada melemahnya mata uang serta menurunnya daya beli masyarakat sebagai akibat dari tingginya harga serta mempengaruhi tingkat pengangguran dan kemiskinan,” jelasnya.
Diakuinya, pembangunan membutuhkan investasi namun harus memenuhi persyaratan seperti stabilitas keamanan, kepastian hukum, penyediaan infrastruktur yaitu jalan, jembatan dan pelabuhan.
“Untuk pembangunan ini saja Pemerintah Provinsi Maluku masih disuplai dari Pemerintah Pusat,” akunya.
Ditambahkannya, Pemerintah Pusat telah menjanjikan untuk menangani tingkat inflasi di Maluku yang harus dibarengi dengan kemampuan mengelola sumber kekayaan laut sebagai modal utama.
“Jika dalam waktu 2 sampai 3 tahun ke depan Maluku dapat mengelolanya dengan baik, maka peningkatan inflasi dapat tercapai,” timpalnya.
Menurutnya dalam roadmap pengendalian inflasi Provinsi Maluku tahun 2017 dilakukan melalui beberapa program yaitu percetakan sawah, perluasan lahan sayur, pembangunan dan perbaikan lahan irigari, stabilitas harga melalui pasar murah, stabilitas melalui pasar bulog, optimalisasi coold storage, pembentukan distributor rumah pangan, pembentukan toko tani, pemberian bantuan kepada para petani dan nelayan.
“Diharapkan dalam Rakorda ini menghasilkan perencanaan yang matang guna peningkatan inflasi tahun 2018 mendatang,” pungkasnya. (MT-04).
