Demikian disampaikan Wakil Gubernur Maluku, Dr. Zeth Sahuburua saat membuka Forum Gabungan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Provinsi Maluku “Mendorong Investasi Yang Didukung Pembangunan Insfrastruktur dan SDM Dalam Rangka Percepatan Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi Yang berkualitas” di Knator Gubernur, Senin 20/03/2017.
Menurutnya, pelaksanaan forum gabungan SKPD bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku tahun 2018.
“RKPD ini mengarah pada prioritas pembangunan, fokus perkembangan serta sasaran dan program prioritas pembangunan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku tahun 2014-2019, Renstra SKPD dan arahan Kebijakan Nasional yang termuat dalam Rancangan Kerja Pemerintah Tahun 2018,” katanya.
Diakuinya, perbaikan system dan data guna kualitas perencanaan perlu pembenahan oleh Bappeda.
“Tahun 2017 ini, Badan Perecanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) telah menggunakan aplikasi e-Planning dalam penyusunan RKPD Provinsi Maluku 2018,” ucapnya.
Dijelaskan Sahuburua, kinerja pembangunan daerah pada sektor ekonomi tahun 2016 tumbuh sebesar 6,48% lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya mencapai 5,02%.
Sedangkan untuk tingkat inflasi Maluku tahun 2016 mencapai 3,25% masih tinggi dari inflasi Nasional yaitu 3,02 atau selisih sekitar 0,23%.
“Meskipun demikian angka inflasi untuk Maluku berada dibawah target(4,93%-5,43%) dari tingkat peningkatan inflasi sektor Makro Maluku ditahun 2016,” tuturnya.
Sementara masalah kemiskinan dan pengangguran di Maluku tahun 2016 yang mencapai 19,26% menurun dibandingkan tahun 2015 sebesar 19,36. Selain itu, pengangguran ditahun 2016 turun menjadi 7,05% dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 9,93%.
Karena itu, dirinya meminta perhatian serius dari pimpinan SKPD untuk lakukan intervensi program kemiskinan.
“Khusus untuk masalah kemiskinan, harus ada intervensi baik dari APBD maupun APBN dengan data akurat, “by name by address” yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K),” ungkapnya.
Selain itu juga perlu dukungan 8 program prioritas pembangunan dalam visi dan misi Pemerintah Provinsi Maluku.(MT-10)
