Ambon,Mollucastimes.Com- Wakil Gubernur Maluku DR. Zeth Sahuburua, Sh, MH, keluhkan minimnya Sumber Daya Manusia dalam mengelola potensi alam dan ekonomi di Provinsi Maluku.
Hal tersebut disampaikan dalam Pelaksanaan penyampaian saran kebijakan dengan tema ” Diplomasi poros maritim dalam rangka penataan wilayah kepulauan Provinsi Maluku ditengah-tengah dinamika ekonomi ASEAN dilantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Selasa (25/10/2016).
Kegiatan tersebut dihadiri Kementerian Luar Negeri RI yang di wakili oleh Duta Besar Indonesia untuk Rusia Djauhari Oratmangun, Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Pattimura (Unpatti) DR. M. R. Ulluputy, M.Si, Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama Unpatti Prof. DR. J. Mosse, M. Si, Direktur Program Pasca Sarjana Unpatty Prof, DR. J. Leatemia, SH, MH, Dekan Fakultas Hukum Unpatty DR. Cipta Budi, SH, MH, dan Forkompimda Provinsi Maluku.
Dalam sambutan Gubernur Maluku yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Maluku DR Zeth Sahuburua, SH, MH mengatakan sebagai daerah berciri kepulauan dengan luas laut mencapai 92,4%, Maluku memiliki potensi kekayaan laut yang melimpah baik sumber daya hayati seperti perikanan maupun pertambangan yang bila dilihat dari potensi perikan diwilayah Maluku setiap tahun mencapai 26,5 % dari potensi perikanan nasional, baik yang bersumber dari perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.
“Potensi ini menjadi modal penting untuk membangun industri perikanan sebagi sumber kekuatan daerah yang memberikan kontribusi besar bagi kemakmuran masyarakat Maluku, sehingga tidak berlebihan jika Pemerintah dan masyarakat Maluku memperjuangkan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN), dari sisi kekayaan laut, Maluku menyimpan potensi pertambangan yang melimpah diantaranya potensi gas abadi di Blok Masela yang saat ini mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah RI, ” ungkap Sahuburua.
Ia menambahkan penetapan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN), serta eksplorasi potensi gas abadi Blok Masela, tentunya akan menjadi era baru bagi kebangkitan wilayah-wilayah yang berciri Archipelago termasuk Maluku, dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat, namun yang menjadi kendala adalah tidak ditopang dengan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Ekonomi (SDE) secara maksimal guna menunjang sarana prasaran yang memadai yang dapat mendorong peningkatan daya saing daerah.
“Kebijakan-kebijakan dan konsep diplomasi maritim Indonesia yang konstruktif dan terarah bagi upaya pembangunan Maluku dan Indonesia kedepan serta menjadikan Maluku sebagai poros maritim dan lumbung ikan nasional (LIN) bukan sekedar cita-cita, tetapi merupakan masa depan masyarakat Maluku dan masa depan bangsa Indonesia, ” tandasnya.
Sementara Duta Besar RI untuk Rusia Djauhari Oratmangun kepadaa wartawaan usai kegiatan terssebut menyampaaikan, secara diplomasi luar negeri, dirinya mendukung sepenuhnya diplomasi maritim dalam konteks Indonesia. Maluku dijadikan sebagai Provinsi yang Lead bertepatan dengan Provinsi Kepulauan dengan 93% laut dan 7% daratan, sehingga dari konteks itulah Kementerian Luar Negeri RI dapat menyelenggarakan diplomasi poros Maritim dalam rangka penataan wilayah kepulauan Provinsi Maluku, sedangkan secara konteks ASEAN, pusat kajian ASEAN yang ada di Unpatti menjadi sebuah keputusan yang strategis yang akan dituangkan dalam presentasi materi Maluku dalam kedudukan konteks ASEAN dan konteks Pasifik menjadi penghubung Haps dalam konteks masyarakat ASEAN maupun dalam konteks diplomasi maritim.
“Saya kira, tranding Maluku sebagai Provinsi kepulauan harus dikemukakan dalam konteks maritim, Provinsi Maluku selaku kota industri kreatif dan budaya,tourisem yang bila dilihat di mata dunia Maluku punya banyak potensi sebagai Provinsi yang bisa mendapat sumber pendapatan Daerah dari toriusem dari daya tarik keindahan yang dimiliki oleh pulau-pulau di Maluku, Maluku memiliki Natural Resortse,dan tambang migas Bloks Masela yang harus didukung oleh Human Resortse yang memandai dari Pemerintah Provinsi Maluku, ” ungkap Oratmangu. (Cr-01)
