“Kami menyampaikan terima kasih kepada Biro Perlengkapan yang telah memilih Maluku sebagai tempat kegiatan ini. Kehadiran Bapak dan Ibu merupakan kesempatan baik bagi kami untuk berbicara langsung mengenai kebutuhan dan kendala satuan kerja, sekaligus belajar dari pengalaman dan penjelasan yang akan disampaikan hari ini,” ujar Kajati.
Ambon,moluccastimes.id-Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Rudy Irmawan, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi tinggi kepada Biro Perlengkapan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) yang telah memilih Provinsi Maluku sebagai pusat pelaksanaan Sosialisasi Aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Versi 6, Sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), serta Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan BMN, Kamis 17/09/2026.
Kegiatan yang berlangsung secara hibrida di Aula Kejaksaan Tinggi Maluku ini dipimpin langsung oleh Kepala Biro Perlengkapan Kejaksaan Agung RI, Dr. Sunarwan, S.H., M.Hum.
Acara ini turut dihadiri oleh jajaran utama Kejati Maluku, di antaranya Asisten Pembinaan Cahyadi Sabri, S.H., M.H., Asisten Tindak Pidana Khusus Radot Parulian, S.H., M.H., Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Raden Sudaryono, S.H., M.H., serta Kepala Bagian Tata Usaha Dr. Resmen, S.H., M.H.
Dalam sambutannya, Kajati Maluku mengungkapkan bahwa kehadiran Tim Biro Perlengkapan Kejagung RI merupakan kesempatan berharga bagi satuan kerja (satker) di daerah.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Biro Perlengkapan yang telah memilih Maluku sebagai tempat kegiatan ini. Kehadiran Bapak dan Ibu merupakan kesempatan baik bagi kami untuk berbicara langsung mengenai kebutuhan dan kendala satuan kerja, sekaligus belajar dari pengalaman dan penjelasan yang akan disampaikan hari ini,” ujar Kajati.
Lebih lanjut, Kajati menegaskan bahwa agenda monitoring dan evaluasi ini merupakan momentum krusial untuk melakukan rekonsiliasi data
Hal ini penting guna memastikan catatan administrasi berbanding lurus dengan kondisi riil aset di lapangan, demi terwujudnya tertib administrasi, akuntabilitas, serta optimalisasi pengelolaan aset negara.
Oleh karena itu, Kajati menginstruksikan seluruh Kasubag Umum, Kasubag Perencanaan, para Kepala Subbagian Pembinaan (Kasubagbin) se-wilayah Maluku, pejabat fungsional pengadaan, hingga operator BMN, baik yang hadir langsung maupun daring untuk menyerap materi dengan serius.
Forum ini harus dimanfaatkan sebagai wadah diskusi interaktif guna mengurai kendala teknis maupun geografis yang kerap dihadapi satker di daerah.Rangkaian kegiatan ini diisi dengan pemaparan sejumlah materi strategis. Di antaranya adalah pengenalan fitur baru dan mekanisme kerja Aplikasi LPSE Versi 6 untuk mendorong transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah.
Selain itu, dilakukan pula asistensi penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) untuk Tahun Anggaran 2028 agar perencanaan kebutuhan sarana prasarana lebih terarah dan sesuai regulasi.Hadir mendampingi Kepala Biro Perlengkapan Kejagung RI dalam kunjungan kerja ini antara lain Kabag Pengelolaan BMN Rini Triningsih, S.H., M.Hum., Kasubag Penilaian Weni Kuswardani, S.Kom., S.H., M.H., serta Kasubag LPSE Tubagus Gilang Hidayatullah, S.H., M.H., beserta tim teknis pengelola pengadaan lainnya.
Melalui pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi berkala ini, Kejaksaan Tinggi Maluku menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola kelembagaan yang bersih, transparan, dan akuntabel di bawah naungan institusi Kejaksaan Republik Indonesia (MT-01)
