“Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku terus memperkuat langkah memperluas akses keuangan masyarakat melalui sinergi lintas lembaga dalam wadah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Maluku,” apresiasi Sadali.
Ambon,moluccastimes.id-Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) merupakan forum koordinasi mendukung implementasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif di daerah sekaligus mendorong pencapaian target inklusi keuangan nasional.
Demikian Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Ir. Sadali Ie, M.Si, IPU, selaku Koordinator TPAKD Provinsi Maluku yang mewakili Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, SH, LL.M saat membuka Rapat Koordinasi Daerah dan Rapat Pleno TPAKD Provinsi Maluku yang digelar di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Jumat 30/05/2025.
“Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku terus memperkuat langkah memperluas akses keuangan masyarakat melalui sinergi lintas lembaga dalam wadah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Maluku,” apresiasi Sadali.
Dikatakan Gubernur Maluku mengapresiasi kontribusi para pemangku kepentingan yang tergabung dalam TPAKD Maluku atas capaian pertumbuhan ekonomi Maluku yang menyentuh angka 5,07% (yoy) pada triwulan I 2025.
“Angka ini melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,87%,” tandasnya.
Pleno diawali dengan sosialisasi dan diskusi panel yang menghadirkan dua narasumber utama yaitu Kepala BAPPEDA Provinsi Maluku, Dr. Anton A. Lailossa, ST, M.Si dengan materi tentang arah kebijakan ekonomi daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Nara sumber lain, dari Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK Pusat, Puji Iman Siagian dengan ulasan peran strategis TPAKD dalam pencapaian Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD), indikator kunci inklusi keuangan di level kabupaten/kota.
Sebagai informasi, IKAD, yang dikembangkan oleh OJK bersama Bappenas, mengukur kondisi akses keuangan masyarakat dalam tiga dimensi yaitu penggunaan, ketersediaan, dan kedalaman.
Ditempat yang sama, Kepala OJK Provinsi Maluku, Andi Muhammad Yusuf, menekankan pentingnya IKAD sebagai basis penyusunan program kerja TPAKD menuju target inklusi keuangan tahun 2025 dan 2029.
“Selain itu sebagai kontribusi nyata terhadap visi pembangunan “Transformasi Maluku Menuju Maluku Maju, Adil dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045”, ulas pria yang juga sebagai Pengarah TPAKD Maluku itu.
Rapat Pleno TPAKD kemudian dipimpin oleh Ketua Tim TPAKD sekaligus Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Maluku, Kasrul Selang.
Sementara itu pleno menghasilkan arah program kerja 2025 yang fokus pada empat pilar utama yaitu :
1. Pengembangan Ekonomi Daerah (PED): Mendorong UMKM naik kelas melalui business matching serta pengembangan ekosistem keuangan inklusif berbasis komoditas unggulan daerah.
2. Perluasan Akses Keuangan: Melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor produksi, Kredit Ultra Mikro, Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), dan peningkatan kehadiran Agen Laku Pandai, program KEJAR (Satu Rekening Satu Pelajar), serta perlindungan pekerja informal lewat jaminan/asuransi kecelakaan kerja.
3. Digitalisasi UMKM: Peningkatan jumlah merchant QRIS untuk memperluas transaksi keuangan digital.
4. Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan: Termasuk perluasan pemanfaatan produk pasar modal, serta kolaborasi dalam momentum Bulan Inklusi Keuangan (BIK) dan Bulan Literasi Keuangan (BLK).
Program-program tersebut diharapkan menjadi referensi bagi TPAKD Kabupaten/Kota se-Maluku dalam menyusun rencana kerja yang disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing.
“Seluruh TPAKD di wilayah Maluku harus segera menetapkan dan melaksanakan program kerja 2025, serta mengevaluasinya di akhir tahun guna menjamin efektivitasnya,” tegas Sadali.
Dirinya juga berharap dengan semangat kolaboratif ini, TPAKD Maluku mampu menjembatani kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang inklusif.
“Bahkan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, serta memperkuat ketahanan ekonomi Maluku di masa depan. (MT-01)
