m
e
“Keberadaan Sistem Informasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (SITPAKD) menjadi instrumen strategis untuk memastikan seluruh program TPAKD di Maluku berjalan terukur, terpantau, dan terintegrasi antara provinsi serta kabupaten/kota,” ungkap Sadali yang didampingi juga Kepala OJK Provinsi Maluku, Andi M. Yusuf.
Ambon,moluccastimes.id-Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan pentingnya sinergi lintas daerah tanpa ego sektoral dalam mempercepat akses keuangan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku, Sadali Ie, saat membuka kegiatan Pendampingan Pelaporan SITPAKD Tahun 2025 dan Rencana Program Kerja 2026, yang digelar di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku, Selasa 13/01/2026.
“Keberadaan Sistem Informasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (SITPAKD) menjadi instrumen strategis untuk memastikan seluruh program TPAKD di Maluku berjalan terukur, terpantau, dan terintegrasi antara provinsi serta kabupaten/kota,” ungkap Sadali yang didampingi juga Kepala OJK Provinsi Maluku, Andi M. Yusuf.
Menurutnya, dalam konteks sebagai bagian dari keluarga besar Provinsi Maluku, tidak boleh lagi ada ego sektoral antar daerah, sebaliknya harus saling menopang dan saling menguatkan.
“SITPAKD merupakan platform digital yang dikembangkan untuk mendukung monitoring, evaluasi, dan pelaporan program kerja TPAKD secara real time, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sistem ini juga menjadi penghubung koordinasi antara TPAKD daerah dan TPAKD pusat melalui OJK,” papar Sadali.
Melalui SITPAKD, lanjut Sadali, laporan rencana dan realisasi program kerja dapat disampaikan secara tepat waktu dan terintegrasi, sehingga TPAKD pusat dapat memberikan rekomendasi dan persetujuan program secara lebih cepat dan akurat.
“Kualitas pelaporan sangat menentukan kualitas kebijakan. Jika laporan baik, maka intervensi program juga akan lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Ia juga mendorong kabupaten/kota yang telah memiliki praktik pelaporan yang baik untuk berbagi pengalaman, sehingga dapat menjadi referensi bagi daerah lain di Maluku.
“Kita ingin ke depan pelaporan TPAKD tidak hanya tepat waktu, tetapi juga memiliki kualitas yang sama dan berorientasi pada hasil,” katanya.
Sadali berharap, pendampingan ini dapat menyelaraskan perencanaan program kerja tahun 2026 sekaligus meningkatkan pemahaman seluruh tim TPAKD terhadap tugas dan fungsi masing-masing, khususnya dalam penyusunan laporan yang seragam dan berkualitas.
Kegiatan pendampingan tersebut diikuti oleh Kepala OJK Provinsi Maluku beserta jajaran, Kepala Biro Perekonomian Setda Maluku, serta Kepala Bagian Ekonomi dan SDA kabupaten/kota se-Maluku, baik secara luring maupun daring melalui Zoom Meeting. (MT-01)
09
-6
