Ambon,MollucasTimes.Com-Kehidupan sosial di Kota Ambon patut menjadi contoh bagi kota lain di Indonesia.
Demikian ketegasan Wakil Ketua DPRD Kota Blitar Slamet saat mengunjungi Kota Ambon, Senin 05/02/18.
“Kita mendengar banyak tentang Kota Ambon terutama tentang kehidupan sosial pasca konflik. Kehidupan sosial di Kota Ambon patut menjadi contoh bagi kota lain di Indonesia,” ungkap Slamet.
Dikatakan, budaya orang Ambon jauh lebih baik dari Kota Blitar.
Dengan budaya gotong royongnya, menghargai orang lain dan sangat luar biasa bagus sekali, jauh dari perkiraan dan pemberitaan yang didengar selama ini.
“Kami mengharapkan semoga kami juga bisa seperti Kota Ambon terutama dalam soal kehidupan bersosial. Ambon benar-benar luar biasa,” pujinya.
Sementara itu, Sekertaris Kota Ambon, A.G Latuheru, SH, MSi mengatakan t
im DPRD Kota Blitar mengunjungi Kota Ambon dalam rangka melihat dari dekat perkembangan Kota Ambon sekaligus bersilahturahmi dengan Pemkot Ambon.
“Kunjungan Tim DPRD Kota Blitar ini ingin melihat dari dekat Kota Ambon, bagaimana perkembangan Kota Ambon selama ini dari segala aspek,” katanya.
Latuheru mengatakan Pemkot Ambon merasa bangga atas kunjungan yang dilakukan oleh Tim DPRD Blitar.
“Jauh-jauh mereka datang hanya untuk melihat kita di Ambon. Ini merupakan momen penting bagi kita. Pasalnya Kota Ambon yang kecil ini justru dapat menjadi contoh bagi kabupaten besar,” paparnya.
Menurut Latuheru, dengan adanya kunjungan tersebut dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing.
“Penduduk di Kabupaten Blitar jumlahnya dua kali lipat dari Kota Ambon, tentu saja ada banyak kelebihan yang dimiliki. Kita dapat bertukar pengalaman untuk saling mengisi dan melengkapi satu dengan lainnya. Sebab itu, diharapkan apa yang telah didiskusikan dapat diimplementasikan untuk Kabupaten Blitar khususnya demi kemajuan seperti yang dialami oleh Kota Ambon,” paparnya.
DPRD Kota Blitar dibawah Pimpinan Wakil Ketua DPRD Kota Blitar Provinsi Jawa Timur, Slamet, pimpinan dan anggota DPRD Blitar, SKPD terkait diantaranya Dinas Pendididkan, Sekertariat Dewan serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu . (MT-01)