“Jika ada UMKM yang merasa tersisih dengan pemikiran tidak diperhatikan, itu sangat keliru. Saat ini lokasi yang tersedia untuk UMKM itu baru di Wainitu, jadi arahan Wali Kota agar kawasan tersebut difungsikan lebih dulu. Untuk kedepannya, akan menyasar ke Batu Merah melalui pembangunan Papalele Square atau Pasar Papalele. Hal ini memberikan ruang bagi pengembangan UMKM sesuai dengan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon poin ke-5,” jelas wanita smart itu.
Ambon,moluccastimes.id-Penempatan UMKM di Kota Ambon sudah pada posisinya dengan menyesuaikan ketersediaan dan kesiapan lokasi.
Demikian ketegasan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Ambon, Ivonny Latuputty, ST menanggapi isu kebijakan Wali Kota terkait UMKM yang tidak merata, Rabu 17/09/2025.
“Jika ada UMKM yang merasa tersisih dengan pemikiran tidak diperhatikan, itu sangat keliru. Saat ini lokasi yang tersedia untuk UMKM itu baru di Wainitu, jadi arahan Wali Kota agar kawasan tersebut difungsikan lebih dulu. Untuk kedepannya, akan menyasar ke Batu Merah melalui pembangunan Papalele Square atau Pasar Papalele. Hal ini memberikan ruang bagi pengembangan UMKM sesuai dengan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon poin ke-5,” jelas wanita smart itu.
Disamping itu, lanjutnya, kawasan Wainitu juga menghadirkan Ruang Terbuka Publik (RTP) yang dapat dimanfaatkan oleh warga Kota Ambon.
Mantan Sekertaris Dinas PUPR Kota Ambon itu menjelaskan, pengembangan kawasan UMKM dilakukan secara bertahap.
“Sejumlah lokasi lain seperti RTP Air Salobar dan Amahusu juga masuk dalam rencana pembangunan. Hanya saja, saat ini RTP Air Salobar masih dalam tahap pembangunan oleh Dinas PUPR dan belum dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas (PSU). Karena itu, penempatan UMKM di lokasi tersebut belum difungsikan,” ulasnya.
Lanjutnya, setiap kebijakan yang diambil bertujuan untuk mendukung pertumbuhan UMKM secara merata dan berkelanjutan di Kota Ambon.
“Pemkot berkomitmen memberikan ruang yang adil bagi semua pelaku UMKM, tanpa ada yang dikesampingkan. Jadi tidak benar jika Pemkot Ambon memperhatikan yang satu dan mengesampingkan yang lain.(MT-01)
