“Seluruh tugas yang dilakukan oleh OPD adalah kerja kolaboratif yang melibatkan berbagai instansi termasuk pengawasan pelaporan itu terkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai Leading Sector. Semoga kedepan dengan pembenahan yang maksimal, maka seluruh data dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat terintegrasi dengan baik sehingga ada pengakuan bagi kerja-kerja daerah,” tandas wanita berkacamata itu.
Ambon,moluccastimes.id-Salah satu program Pemerintah Kota Ambon yang tidak tersinkronkan dengan data pelaporan antara daerah dan pusat adalah masalah Stunting.
Hal ini diakui Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Ambon, Ir. J.W Patty, M.Si senada dengan pernyataan Wali Kota Ambon (baca : Ambon Minim Aparesiasi Pempus, Wali Kota : Kita Perkuat & Benahi Sistem Pelaporan !) akibat belum optimalnya pelaporan program kerja organisasi perangkat daerah (OPD), Senin 01/06/2026.
“Angka stunting di Kota Ambon terus menunjukkan tren positif dengan menurunnya prevalensi di bawah 20 persen sesuai data Survei Kesehatan Indonesia (SKI), dan merupakan capaian yang cukup baik,” ungkap Patty.
Saat ini lanjutnya yang perlu diperkuat adalah edukasi dan sosialisasi pola asuh kepada masyarakat.
“Pola asuh anak masih menjadi salah satu faktor penting dalam upaya percepatan penurunan stunting. Karena itu, pemerintah terus mendorong peningkatan pemahaman keluarga terkait pemenuhan gizi, kesehatan ibu dan anak, serta pola pengasuhan yang tepat,” lugasnya.
Disisi lain, wanita smart ini menyoroti data yang tidak sinkron dengan pelaporan antara daerah dan pemerintah pusat.
“Padahal semua data yang menjadi tugas kami sudah dilaporkan melalui sistem monitoring secara rutin. Namun, data yang muncul di pusat tidak sama dengan yang kami laporkan,” ungkap Patty.
Karena itu, lanjutnya perlu dilakukan pengawalan untuk membenahinya.
“Seluruh tugas yang dilakukan oleh OPD adalah kerja kolaboratif yang melibatkan berbagai instansi termasuk pengawasan pelaporan itu terkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai Leading Sector. Semoga kedepan dengan pembenahan yang maksimal, maka seluruh data dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat terintegrasi dengan baik sehingga ada pengakuan bagi kerja-kerja daerah,” tandas wanita berkacamata itu.(MT-01)
