Ambon,mollucastimes.com-Guna melakukan tata kelola keuangan yang baik dan berimbang, Kota Ambon didorong menjadi kota pertama yang memberlakukan Value For Money (VFM).
Hal ini ditegaskan pejabat BPK, Mahendro Sumardjo kepada mollucastimes, Senin 19/08/19.
“Saat ini tata kelola keuangan Pemerintah Kota Ambon sudah meningkat dari WDP ke WTP. Walaupun demikian harus ada kiat lain untuk tetap berada pada opini WTP. Karena itu kami mendorong agar Kota Ambon kedepan bisa menjadi kota pertama pemberlakuakn Value For Money,” ungkap Sumardjo
Diuraikan, konsep Value For Money ini merupakan konsep lama yang dikembangkan oleh Non Government Organization (NGO).
“VFM lebih banyak dilakukan oleh lembaga non pemerintah, kalau di Indonesia seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Konsep VFM adalah sebuah metode untuk menilai penerimaan publik akan manfaat maksimal dari barang dan jasa yang diperolehnya dengan sumber daya yang tersedia dalam memberikan pelayanan publik. Bahkan dapat diartikan dengan kombinasi optimal dari total biaya keseluruhan dan kualitas dari dilaksanakannnya proyek infrastruktur melalui skema KPBU. VFM ini digunakan sebagai salah satu alasan atau tujuan dilaksanakannya skema KPBU melalui kompensasi atau tarif harga pasar yang kompetitif,” jelas Dosen Tetap Fakultas Ekonomi UPN Jakarta ini.
Sementara sejumlah manfaat dapat dirasakan ketika menggunakan konsep tersebut.
“VFM memiliki manfaat diantaranya meningkatkan efektivitas pelayanan publik dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran, meningkatkan mutu pelayanan publik, menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input,
alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik dan alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik serta meningkatkan kesadaran akan uang publik (public cost awareness) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik,” papar Sumardjo.
Dikatakan, penyusunan anggaran melalui tata kelola harus memiliki lima prinsip diantaranya ekonomi, efisien, efektif, keadilan dan pemerataan.
“Kalau kita berkiblat pada acuan Profesor Madiasto hanya ada tiga unsur atau tiga E yaitu Ekonomic, Eficiency dan Efective. Unsur ini harus ditambah dengan Equity (keadilan) dan Equality (pemerataan) sehingga menjadi lima unsur. Dengan demikian penerapan penyusunan anggaran dan implementasi pengelolaan tata kelola dilakukan secara cerdas, menghemat anggaran, tepat waktu, pemerataan serta dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat,” rinci Ketua Yayasan BPK ini.
Pertahankan WTP, Konsep VFM Perlu Diterapkan Di Kota Ambon
Sementara itu, plt Kepala Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah Kota Ambon, A. B Gazpersz, S.STP, M.Si yang dikonfirmasi mollucastimes mengatakan konsep Value For Money ini perlu diterapkan di Pemerintah Kota Ambon untuk mendukung serta mengkover semua program masing-masing OPD lingkup Pemerintah Kota Ambon.
“Ini merupakan pintu gerbang inovasi BPKAD Kota Ambon. Dengan konsep VFM, diharapkan pejabat berwenang dalam setiap OPD dapat mengelola anggaran lebih efektif, efisien, merata serta adil,” akunya.
Dtegaskan, walaupun kita telah menerima opini WTP hasil pemeriksaan BPK, namun masih ada catatan kecil yang harus diperhatikan dan dipahami.
“Catatan tesebut terkait permintaan anggaran diantaranya Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU), Tambahan Uang (TU), serta Pembayaran uang secara langsung kepada pihak ketiga (LS). Permintaan tersebut seringkali tidak tepat sasaran. Karena itu, konsep VFM ini perlu diterapkan sehingga menghasilkan pengelolaan keuangan yang benar-benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tutupnya. (MT-01)
