Masohi, MollucasTimes.Com-Partai Hanura saat ini tidak lagi memiliki dualisme kepemimpinan baik di tingkat Pusat maupun tingkat Provinsi hingga tingkat Kabupaten dan Kota termasuk di Kabupaten Maluku Tengah.
Hal ini diungkapkan Ketua Koordinator Wilayah DPC Partai Hanura Maluku Tengah Alan Tampary Selasa, 06/02/18.
“Setelah legitimasi kepemimpinan DPP partai Hanura sudah mendapat SK Menkumham dengan Ketua Umum Dr. Oesman Sapta Ondang maka struktur kepengurusan partai Hanura tingkat Provinsi Maluku dipimpin oleh Drs. Yazin Payapo sementara pada tingkat Dewan Pimpinan Cbang (DPC) Maluku Tengah di pimpin oleh Soeleman Opier, SH. Karena itu tidak adalagi dualisme dalam tubuh Hanura,” tegasnya.
Dikatakannya, legitimasi tersebut juga telah mendorong Hanura menyelesaikan verifikasi faktual (verfak) oleh KPU maupun KPUD Maluku dan KPUD Maluku Tengah sehingga dinyatakan lolos mengikuti semua tahapan pemilu baik Pemilukada Maluku, Pemilu Legislatif maupun Pemiu Presiden 2019 mendatang.
Sementara terkait kepengurusan DPC Partai Hanura Kabupaten Maluku Tengah, pihaknya akan membuka penerimaan calon anggota partai sekaligus untuk dicalonkan menjadi anggota Legislatif Maluku Tengah.
“Kini kita sedang melakukan konsolidasi partai tingkat Kecamatan hingga Ranting untuk keanggotaan,” imbuhnya.
Selain itu, Hanura juga berkonsolidasi internal menyambut Pilgub 2018.
“Kekuatan mesin partai harus diperbaiki dan dengan 3 anggota di DPRD Malteng, kita harus tetap solid untuk memenangkan Murad-Orno,” lugasnya.
Dikatakannya, Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (DPC HANURA) Kabupaten Malteng siap membangun kekuatan peta politik yang berkesinambungan dan memadai guna menarik simpati masyarakat jelang Pilgub 2018 , Pileg dan Pemilu Presiden 2019 mendatang.
Sementara itu Skretaris DPC Hanura Malteng, Sam Thio menegaskan sesuai rekomendasi partai yang diterbitkan DPP kepada pasangan Ismail-Orno maka hakekatnya akan melaksanakan keputusan partai tersebut.
“Namun kalau ada diantara pengurus partai ataupun anggota DPRD yang sengaja membelot dari keputusan DPP maka tidak tanggung-tanggung partai akan mengambil tindakan tegas berupa sanksi apapun yang dilakukan berdasarkan pada aturan-aturan partai yang di tetapkan dalam anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga partai,” tutupnya (MT-MHS)
