Ambon,Mollucastimes.Com- Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Upu Latu mengatakan, pihaknya tidak menekan Tim Pemantauan Pemerintah Kota Ambon sehubungan dengan sejumlah oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kota Ambon yang disinyalir telah menyalahi aturan Pikada.
Demikian diungkapkan Upu Latu, usai rapat bersama Ketua Tim Pemantauan Pilkada Pemerintah Kota Ambon, Benny Selanno di Baileo Rakyat Belakang Soya, Senin (07/11/2016).
Dijelaskannya tidak ada penekanan terhadap tindakan yang diambil oleh Tim Pemantauan dalam proses Pilkada 2017 yang melibatkan ASN lingkup Pemerintah Kota Ambon. Namun demikian, pihaknya harus mengingatkan kepada Tim Pemantauan untuk melakukan tanggungjawab berjalan sesuai dengan tupoksi.
Upu Latu menjelaskan, netralitas`ASN berdasarakan UU Nomor 5 dan PP 53 tahun 2010, menyebutkan bahwa ASN dilarang terlibat langsung dalam kampanye, walaupun sebagai warganegara hak pilih tidak dapat dibatasi.
“Karena itu kehadiran ASN dalam kampanye harus memiliki kapasitas.Jika hanya mendengar tidak bermasalah, asalkan tidak terlibat menggunakan maupun mendistribusikan atribut kampanye salah satu pasangan calon.” ujar Upu Latu
Diakuinya, pihakya merasa berkepentingan untuk memanggil Kepala Bagian Kepegawaian Kota Ambon dalam hal ini juga sebagai Ketua Tim Pemantauan Pilkada ASN, guna memberikan penjelasan terkait dengan 10 ASN Pemerintah Kota Ambon yang disinyalir terlibat dalam kampanye praktis pasangan Pantas dan pasangan Paparissa Baru.
“Dari hasil pemeriksaan berita acara tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera kepada ASN. Sehingga diharapkan dalam PIlkada 2017 nanti, seluruh ASN tetap berada pada jalur dan eksistensi sebagai pelayan masyarakat bukan sebagai pelayan politik,” tegasnya.
Walaupun demikian, Upu Latu mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi kepada Tim Pemantau Pemerintah Kota Ambon dalam mendeteksi netralitas`ASN dalam proses Pilkada 2017. (MT-09)
