Ambon,MollucasTimes.Com-Selama ini masyarakat menilai kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon belum ramah.
Demikian diungkapkan Ketua Lembaga Partisipasi Pembangunan Masyarakat (LPPM) Maluku, Piet Wairisal, Selasa 07/03/17.
Hal tersebut menurut Wairisal sesuai dengan hasil penilaian yang dilakukan oleh LPPM tahun 2016.
“Hasil penilaian yang dilakukan atas dukungan Bagian Organisasi Pemerintah Kota Ambon diantaranya standar pelayanan public belum ramah dalam arti sikap melayani masyarakat masih kaku padahal suda ada SOP yang dimiliki. Selain itu, belum representatifnya ruangan khusus sehingga tidak memaksimalkan pelayanan. Bahkan yang terpenting adalah ketidakjelasan manajemen yang dimiliki baik dari peralatan fisik maupun non fisik yang tidak mendukung. Semuanya ini menandakan Disdukcapil belum naik kelas,” ulasnya.
Diakuinya, banyak hal yang perlu dibenahi dalam administrasi Disdukcapil, bahkan hingga informasi adanya pungutan liar yang berlangsung.
“Pungutan liar memang ada dimana-mana bukan saja pada Disdukcapil. Oleh sebab itu, Disdukcapil maupun dinas lainnya harus memperhatikan standar operasional yang dimiliki. Contoh kasus yang sering terjadi, warga yang ingin melakukan pelayanan di Disdukcapil diinformasikan untuk menemui oknum yang cepat menyelesaikan permintaan. Walaupun oknum tidak mematok harga namun warga akan memberikan uang tanda dipercepatnya pengurusan. Hal ini sama dengan pungutan liar,” ungkapnya.
Karena itu, menurutnya selain Disdukcapil harus bekerja sesuai dengan SOP, Pemerintah Kota Ambon juga harus memiliki komitmen yang kuat mencontohi pemerintahan ala Ahok dan Joko Widodo.
“Bagi dinas yang melakukan pelanggaran diberikan punishment guna memberikan efek jera, sedangkan bagi yang bekerja dengan baik diberikan reward. Sebab dengan tuntutan masyarakat lewat pelayanan berbasisi digital ini harus cepat dan tepat. Disdukcapil harus berubah cara pandang dan beritndak, harus keluar dari tembok yang tinggi, sehingga mampu melihat diri sebagai pelayan,” jelasnya.
Dirinya mnegharapkan agar kepemimpinan Wali Kota yang baru ini, dapat mendorong dari bawah, kemudian melakukan penilaian terhadap uji kompetensi, dengan demikian akan menghasilkan manusia yang berkompeten dalam bidang tugasnya masing-masing.(MT-09)
