“Sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan para raja merupakan modal utama dalam melakukan deteksi dini potensi konflik serta menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif melalui pendekatan persuasif dan musyawarah,” tandas Kapolda.
Ambon,moluccastimes.id-Majelis Latupati Maluku resmi memaparkan tiga agenda strategis yang menjadi fokus utama kerja organisasi untuk masa bakti 2026–2031.
Ketiga pilar utama tersebut meliputi penguatan keamanan dan perdamaian, pelestarian warisan budaya serta kepastian hukum masyarakat adat, hingga pembangunan ekonomi berbasis potensi negeri.
Demikian Ketua Majelis Latupati Maluku, Reza Valdo Maspaitella disela Pengukuhan Pengurus Majelis Latupati Maluku, Selasa 10/11/2026.
“Ketiga hal ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan sebagai fondasi kemajuan daerah,” timpalnya.
Pria smart itu merincikan tiga hal dimaksud :
1. Maluku Aman, Damai, dan Bersaudara
Agenda pertama menempatkan stabilitas keamanan sebagai syarat mutlak pembangunan. Majelis Latupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak sekadar menjadikan nilai kearifan lokal-seperti Pela Gandong, Hidup Orang Basudara, dan Ale Rasa, Beta Rasa-sebagai slogan seremonial, melainkan dipraktikkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mewujudkan hal tersebut, Majelis Latupati akan mengembangkan pendekatan keamanan berbasis adat melalui dialog, mediasi, dan pencegahan konflik dini. Langkah ini akan disinergikan bersama TNI, Polri, pemerintah daerah, tokoh agama, serta pemuda guna memastikan setiap Negeri Adat menjadi ruang yang aman dan ramah bagi seluruh warga.
2. Warisan Budaya Hidup dan Kepastian Hukum Adat
Pada agenda kedua, Maluku diposisikan sebagai Living Cultural Heritage (Warisan Budaya Hidup). Majelis Latupati menekankan bahwa pelestarian adat harus dibarengi dengan perlindungan hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.
Ke depan, Majelis Latupati akan mendorong pemerintah daerah, DPRD, dan lembaga negara terkait untuk memperkuat regulasi daerah (Perda), mempercepat pengakuan wilayah serta kelembagaan adat, serta mengawal pembentukan undang-undang nasional mengenai masyarakat hukum adat. Pengakuan terhadap masyarakat adat dinilai tidak boleh berhenti pada tataran simbolis semata.
3. Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Adat
Agenda ketiga berfokus pada pengelolaan kekayaan alam dan budaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Majelis Latupati menyoroti pentingnya menciptakan lapangan kerja di negeri-negeri adat agar generasi muda tidak terpaksa merantau ke luar daerah.
Melalui kemitraan strategis bersama pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga keuangan, Majelis Latupati akan mendorong pengembangan sektor pertanian, perkebunan, kelautan, pariwisata, hingga ekonomi kreatif berbasis digital.
Maspaitella menegaskan bahwa pembangunan di Maluku harus menempatkan masyarakat adat sebagai mitra, pelaku utama, dan penerima manfaat yang adil, bukan sekadar penonton di atas tanah leluhurnya sendiri.
“Sinergi lintas sektor menjadi kunci untuk mewujudkan masyarakat adat Maluku yang kuat, mandiri, dan bermartabat,” pungkasnya.
Prosesi pengukuhan ini dihadiri langsung oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), di antaranya Wakil Gubernur Maluku H. Abdullah Vanat, Kapolda Maluku Irjen Pol Suwondo Nainggolan, Pangdam XV/Pattimura, Danlantamal IX Ambon, serta para raja se-Kota Ambon.
Senada dengan hal tersebut, Kapolda Maluku Irjen Pol Suwondo Nainggolan menyatakan dukungan penuh Polri terhadap program kerja Majelis Latupati.
“Sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan para raja merupakan modal utama dalam melakukan deteksi dini potensi konflik serta menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif melalui pendekatan persuasif dan musyawarah,” tandas Kapolda.(MT-01)
