Kairatu,SBB,mollucastimes.com- Meski terkesan ‘telat’ dalam memberikan bantuan secara kelembagaan oleh DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), 3 ton beras akhirnya diserahkan pihak DPRD SBB ke Posko Penanggulangan Pengungsi kabupaten SBB, di Desa Waimaital, Kecamatan Kairatu, Sabtu 12/10/2019.
Bantuan 3 ton beras dari DPRD SBB ini, diterima secara langsung oleh Sekda SBB selaku komandan Posko Penanggulangan Pengungsi kabupaten.
Ketua sementara DPRD SBB, Abdul Rasyid Lisaholit kepada wartawan usai penyerahan bantuan mengatakan, bantuan yang telah diberikan kepada posko penanggulangan pengungsi tersebut, adalah kebijakan dari seluruh anggota DPRD kabupaten SBB.
Terkait dengan adanya tudingan, DPRD lambat dalam merespon persoalan bencana yang melanda wilayah SBB. Lisaholit tidak membantah, dirinya menyatakan keterlambatan yang terjadi disebabkan, ada anggota DPRD yang juga mengungsi bersama keluarga serta, ada agenda-agenda DPRD yang harus segera diselesaikan oleh pimpinan sementara DPRD.
“Keterlambatan itu saya akui bukan disengaja, karena pasca kejadian gempa itu, ada teman-teman DPRD yang juga ikut mengungsi bersama keluarga. Dan kedua soal keterlambatan itu adalah, ada agenda-agenda DPRD, yang harus kita selesaikan dalam waktu dekat ini,” ujarnya.
Lisaholit berharap, agar semua bantuan yang masuk ke posko penanggulangan pengungsi, untuk segera di salurkan ke masyarakat di lokasi pengungsian, serta dirinya meminta agar penyaluran bantuan-bantuan tersebut harus merata, dengan tetap memprioritaskan warga yang betul-betul terkena dampak gempa.
“Jadi saya berharap agar bantuan yang telah diterima dari penyumbang-penyumbang itu, untuk segera disalurkan. Dan juga, penyaluran bantuan tersebut harus merata namun tetap ada prioritas bagi mereka yang benar-benar terkena bencana,” tandasnya.
Dirinya juga meminta agar Pemda SBB tidak hanya memberikan batuan hanya terfokus pada satu lokasi saja, tetapi harus benar-benar tersalur ke semua titik. Politisi Hanura ini juga mengatakan, akan memanggil semua pihak yang terlibat di Posko Penanggulangan Pengungsi, untuk sharing bersama DPRD. (MT-DP).
