“Jika ditemukan unsur kelalaian atau kesengajaan dari oknum tertentu, maka tindakan tegas akan diambil sesuai aturan hukum dan disiplin kepegawaian. Kejadian ini tidak bisa dianggap sepele. Kami akan lakukan pembenahan besar-besaran di internal dinas, mulai dari pengawasan dokumen, keamanan arsip, hingga mekanisme kerja staf yang bertanggung jawab. Ini menjadi pelajaran penting agar tidak terulang kembali,” tegasnya.
Ambon,moluccastimes.id-Akhirnya 30 karung berisi dokumen penting Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku ditemukan secara tidak terduga di area belakang kantor yang dipenuhi sampah, serta di sebuah gudang yang tidak terkunci di samping kantor dinas.
“Benar-benar sangat tidak etis, dokumen-dokumen tersebut merupakan tanggung jawab keuangan publik dan harus dijaga,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Drs. James T. Leiwakabessy, MM, Jumat 27/06/2025.
Setelah menerima laporan tentang penemuan tersebut, dirinya menginstruksikan petugas mengamankan lokasi.
“Agar tidak ada tangan yang berusaha memindahkan dokumen-dokumen tersebut. Saya juga mintakan pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan. Para petugas yang menemukan dokumen harus memberikan keterangan jujur dan lengkap demi nama baik dinas ini,” tandasnya.
Pria smart itu menegaskan akan segera melakukan audit internal secara menyeluruh terhadap sistem penyimpanan dokumen, termasuk mengevaluasi standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
“Jika ditemukan unsur kelalaian atau kesengajaan dari oknum tertentu, maka tindakan tegas akan diambil sesuai aturan hukum dan disiplin kepegawaian. Kejadian ini tidak bisa dianggap sepele. Kami akan lakukan pembenahan besar-besaran di internal dinas, mulai dari pengawasan dokumen, keamanan arsip, hingga mekanisme kerja staf yang bertanggung jawab. Ini menjadi pelajaran penting agar tidak terulang kembali,” tegasnya.
Kini, pihak kepolisian masih terus mendalami kasus ini, untuk mengungkap motif serta pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab atas insiden hilangnya dokumen BOS dan DAK tersebut. Pemerintah daerah pun didorong untuk meningkatkan sistem keamanan pengelolaan dokumen, guna menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendidikan di Provinsi Maluku.(MT-01)
