“Enam poin prioritas ini bukan sekadar rencana di atas kertas, melainkan komitmen bersama untuk menjawab aspirasi masyarakat. Fokus kita di tahun 2027 adalah memperkuat ketahanan pangan desa secara mandiri dan membuka ruang ekonomi kreatif bagi generasi muda lewat optimalisasi sektor pariwisata mangrove dan seni budaya lokal,” ujar Christina Lawalata pasca-musyawarah
Mahu,moluccastimes.id-Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan (Musrenbangtah) Negeri Administratif Mahu berhasil menyepakati enam poin krusial sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Negeri (RKP) Tahun Anggaran 2027.
Poin-poin prioritas ini dirumuskan langsung berdasarkan penjaringan aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat setempat.Sektor pelayanan dasar menjadi fokus utama melalui penguatan program pelayanan pendidikan dan kesehatan di tingkat negeri.
Selain itu, guna memperkuat kemandirian ekonomi, musyawarah menyepakati program ketahanan pangan spesifik, yakni budidaya ayam petelur.
Langkah ini diperkuat dengan rencana optimalisasi kelompok-kelompok pertanian untuk memanfaatkan lahan negeri yang kosong dengan penanaman komoditas pendukung pangan.
Pada sektor pariwisata dan kebudayaan, Pemerintah Negeri Mahu akan melakukan peningkatan sarana wisata hutan mangrove yang menjadi potensi lokal. Daya tarik wisata ini nantinya akan disinergikan dengan optimalisasi sanggar seni negeri.
Sebagai penunjang, poin terakhir menyepakati pelaksanaan berbagai pelatihan pemberdayaan ekonomi kreatif bagi generasi muda guna mendukung sektor pariwisata berkelanjutan.
Kepala Pemerintah Negeri Administratif Mahu, Christina Lawalata, SE, menegaskan bahwa seluruh program yang disepakati merupakan murni representasi dari kebutuhan warga di lapangan.
“Enam poin prioritas ini bukan sekadar rencana di atas kertas, melainkan komitmen bersama untuk menjawab aspirasi masyarakat. Fokus kita di tahun 2027 adalah memperkuat ketahanan pangan desa secara mandiri dan membuka ruang ekonomi kreatif bagi generasi muda lewat optimalisasi sektor pariwisata mangrove dan seni budaya lokal,” ujar Christina Lawalata pasca-musyawarah, Kamis 20/08/2026.
Pihaknya berharap, keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, pendamping desa, serta dukungan dari Pemerintah Kecamatan Saparua Timur dapat mengawal pelaksanaan RKP 2027 ini berjalan dengan transparan dan akuntabel demi kesejahteraan bersama.
Musyawarah ini bertujuan untuk merumuskan arah pembangunan dan program kerja negeri yang partisipatif untuk tahun depan.
Pertemuan ini dihadiri oleh Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Saparua Timur, F. Joseph, pendamping desa, tokoh masyarakat, perwakilan RT/RW, kader posyandu, serta unsur kelembagaan negeri lainnya. (MT-01)
