“Semangat kolaborasi dan partisipasi aktif dari berbagai pihak inilah yang menjadi pilar utama dalam memperkuat tata kelola daerah yang responsif, transparan dan akuntabel,” ucapnya.
Ambon,moluccastimes.id-Mendagri mengapresiasi jajaran Pemerintah Daerah, para Tokoh Masyarakat, Akademisi, Insan Pers serta seluruh elemen bangsa yang telah berkontribusi nyata dalam menyukseskan pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia.
Demikian Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, yang membacakan sambutan Mendagri dalam upacara memperingati Hari Otonomi Daerah (OTDA) ke-29 di Lapangan Merdeka Ambon, Jumat 25/04/2025.
“Semangat kolaborasi dan partisipasi aktif dari berbagai pihak inilah yang menjadi pilar utama dalam memperkuat tata kelola daerah yang responsif, transparan dan akuntabel,” ucapnya.
Disampaikan, Indonesia adalah Negara Besar, dengan luas Wilayah, jumlah penduduk bahkan keberagaman budaya, sumber daya alam dan potensi daerahnya, namun kehebatan ini tidak akan berarti jika tidak dibarengi dengan sinergi dan kolaborasi yang solid antar tingkatan Pemerintahan.
Selanjutnya Mendagri menegaskan bahwa sinergi pusat dan daerah merupakan sebuah keharusan untuk mencapai cita-cita bangsa sebagaimana telah dituangkan dalam konstitusi kita.
“Dalam upaya menguatkan komitmen dan mengharmoniskan langkah kita bersama, maka dalam peringatan Hari Otonomi Daerah ke-29 tahun 2025, diangkat tema “Sinergi Pusat Dan Daerah membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.
Dirinya mengajak seluruh komponen bangsa, khususnya jajaran pemerintah daerah di seluruh Indonesia, untuk terus memperkuat komitmen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Mari kita jadikan Otonomi Daerah sebagai sarana untuk mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat integrasi nasional, serta meningkatkan daya saing daerah yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap kemajuan bangsa secara keseluruhan,” ulas Vanath.
Upacara tersebut dihadiri oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN lingkup Pemerintah Provinsi Maluku. (MT-01)