“Pekerjaan talud tersebut tidak sesuai dengan standar teknis konstruksi. Kami menduga proyek tersebut tidak didasarkan pada perhitungan teknis dan matematis yang matang, termasuk tidak mempertimbangkan potensi luapan air saat musim hujan,” tegas Ketua GPII SBB, Darto Al Bana, Minggu 08/06/2025.
Seram Bagian Barat,moluccastimes.id-Akibat hujan dengan intensitas tinggi sejak April hingga awal Juni 2025, menyebabkan sejumlah wilayah Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).
Hal terparah adalah bobolnya talud Wai Olas pasca pembangunannya sehingga menimbulkan kecurigaan terkait kualitas pekerjaan dan transparansi penggunaan anggaran.
Diketahui talud dengan panjang 341 meter dan tinggi 2 meter tersebut baru dibangun disinyalir menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten SBB yang dibangun untuk menahan arus sungai agar tidak meluap ke pemukiman warga.
Peristiwa tersebut menuai sorotan Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Kabupaten SBB.
“Pekerjaan talud tersebut tidak sesuai dengan standar teknis konstruksi. Kami menduga proyek tersebut tidak didasarkan pada perhitungan teknis dan matematis yang matang, termasuk tidak mempertimbangkan potensi luapan air saat musim hujan,” tegas Ketua GPII SBB, Darto Al Bana, Minggu 08/06/2025.
Terkait hal dimaksud, GPII meminta agar Kepala Dinas PUPR SBB bertanggungjawab.
“Ini bentuk kelalaian dalam pengawasan, lemahnya kontrol terhadap proyek ini. Karena itu, Kadis PUPR SBB harus bertanggungjawab.Dilain pihak, CV Seram Utara Agung selaku kontraktor pelaksana juga harus diperiksa,” tandasnya.
Lebih jauh, pihaknya meminta aparat penegak hukum menyelidiki dugaan penyimpangan proyek tersebut.
“Kami mendorong Inspektorat Kabupaten SBB, Kejaksaan Negeri SBB, dan Polres SBB agar segera melakukan audit dan pemeriksaan terhadap pekerjaan CV Seram Utara Agung. Dugaan markup anggaran di lapangan harus dibongkar,” lugasnya.
Talud Wai Olas sejatinya dibangun untuk menahan arus sungai agar tidak meluap ke pemukiman warga. Namun kerusakan cepat pasca pembangunannya menimbulkan tanda tanya besar mengenai kualitas pekerjaan dan transparansi penggunaan anggaran. (MT-01)
