“Rapat itu membahas mekanisme yang akan dilakukan dalam penertiban terutama terhadap penambangan liar atau Penambangan Tanpa Izin (PETI)”, terang Selang.
Ambon,moluccastimes.id-Penertiban terhadap penambangan liar atau Penambangan Tanpa Izin (PETI) di Gunung Botak, Kabupaten Buru akan segera dilakukan.
Demikian Juru Bicara Gubernur Maluku, Kasrul Selang usai rapat terbatas antara Pemerintah Provinsi Maluku Bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Maluku, Rabu 09/07/2025.
“Rapat itu membahas mekanisme yang akan dilakukan dalam penertiban terutama terhadap penambangan liar atau Penambangan Tanpa Izin (PETI)”, terang Selang.
Lanjut Selang, selain itu akan dilakukan juga identifikasi, Kelengkapan Administrasi bagi Masyarakat yang memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan inventarisir persoalan yang terjadi di Gunung Botak.
“Saya kira Masyarakat sudah tahu bahwa yang memiliki IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) hanya ada 10 Koperasi,” jelasnya.
Untuk diketahui, dari 10 Koperasi yang sudah memiliki IPR, 6 Koperasi diantaranya telah menyelesaikan urusannya pada Minerba One Data Indonesia (MODI), sedangkan 4 Koperasi lainnya dinyatakan belum lengkap, kata Selang.
Lebih lanjut, Selang menambahkan, untuk penertiban Gunung Botak Pemerintah Daerah secara spesifik akan melibatkan unsur TNI dan Polri guna memback up guna melakukan penertiban tersebut.
“Yang jelas Gubernur dan Forkopimda sepakat bahwa yang namanya illegal apalagi illegal Mining, illegal Oil harus ditertibkan”, katanya.
Disinggung terkait Praktik Back Up dan Upeti dari pihak-pihak tertentu, kata Selang, secara regulasi harus ditindak oknum yang dalam tanda kutip membeking dalam penertiban ini juga harus ditindak.
“Kita berharap semua stakeholder disana memberikan dukungan positif terhadap rencana penertiban ini sesuai dengan peran masing-masing, Bupati, bahkan 10 koperasi harus membantu pemerintah dan TNI/Polri untuk melakukan penertiban,” harapnya.
Penertiban Gunung Botak lanjutnya, dipastikan dilakukan secepatnya, dan secara teknis akan informasikan ke Publik.
Untuk diketahui, Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, SH, LL.M dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, S.Sos, Forkopimda Provinsi Maluku, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Ie serta Bupati Kabupaten Buru, Ikram Umasugi, SE; dan Pimpinan OPD. (MT-01)
