“Inklusi keuangan adalah indikator penting stabilitas ekonomi makro dan bagian dari RPJMN dan RPJMD. Dimana Presiden juga memberikan perhatian khusus pada isu ini, apalagi saat kunjungan ke Belanda juga dibahas bersama Komite Financial Inclusion yang dipimpin Ratu Maxima,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Jakarta,moluccastimes.id-Mendorong percepatan inklusi keuangan di seluruh penjuru Indonesia, demi mendukung stabilitas sektor keuangan dan pencapaian program prioritas Pemerintah sesuai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen yang dihasilkan dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2025 di Jakarta, Jumat, 10/10/2025.
“Inklusi keuangan adalah indikator penting stabilitas ekonomi makro dan bagian dari RPJMN dan RPJMD. Dimana Presiden juga memberikan perhatian khusus pada isu ini, apalagi saat kunjungan ke Belanda juga dibahas bersama Komite Financial Inclusion yang dipimpin Ratu Maxima,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Airlangga juga menyoroti peran TPAKD dalam mendukung program prioritas nasional, termasuk makan bergizi gratis dan penguatan koperasi Merah Putih untuk pemberdayaan ekonomi rakyat.
“Pentingnya TPAKD sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata,” aku Airlangga.
Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menegaskan TPAKD akan terus diperkuat sebagai katalis pemerataan ekonomi daerah.
“Fokus kami ke depan adalah penguatan infrastruktur dan ekosistem keuangan digital, serta perluasan akses pembiayaan terutama untuk UMKM,” katanya.
OJK juga mendorong peningkatan literasi dan pelindungan konsumen, serta konsistensi keberlanjutan program TPAKD agar memberi dampak nyata.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK, Friderica Widyasari Dewi, memaparkan sederet capaian signifikan TPAKD hingga 2024.
“Diantaranya, program Kredit Melawan Rentenir yang telah menyalurkan Rp46,71 triliun ke 1,7 juta debitur, dan pembiayaan sektor pertanian sebesar Rp3,71 triliun ke lebih dari 80 ribu debitur,” sebut Friderica.
Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) juga sudah menjangkau 87% pelajar Indonesia, atau 58,32 juta rekening. Sedangkan program Laku Pandai telah menjangkau lebih dari 72 ribu desa dan mengintegrasikan 16 juta masyarakat ke sistem keuangan formal.
“TPAKD telah menjadi motor penggerak ekonomi keuangan daerah, dari kota hingga pelosok desa,” timpalnya.
Disisi lain, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus turut menekankan pentingnya sinergi pusat-daerah untuk mempercepat pembangunan ekonomi inklusif. “Kolaborasi adalah kunci. Rakyat kecil jangan hanya jadi penonton, tapi pelaku utama pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Kemendagri memastikan roadmap TPAKD 2026-2030 telah disusun selaras dengan arah pembangunan nasional.(MT-01)
