Piru, Mollucastimes.Com – Instruksi Gubernur Maluku kepada penjabat Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Ujir Khalid untuk memproses “Pembatalan” pelantikan ke Mendagri melalui Gubernur Maluku disikapi serius oleh Penjabat Bupati SBB.
Saat pertemuan dengan SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, Kamis (15/9/2016) di auditorium kantor Bupati SBB yang bertempat di Desa Morekau, Kecamatan Seram Barat, Penjabat Bupati SBB menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti instruksi Gubernur Maluku.
“Kemudian lain-lainnya, terkait intruksi Gubernur untuk pembatalan SK pejabat eselon II yang baru dilantik beberapa waktu lalu, itu nanti akan kita tidak lanjuti. Untuk mewujudkannya, Pak Gubernur telah menentukan waktu paling lambat dua minggu sejak pelantikan saya sebagai Penjabat Bupati SBB. dipastikan hari Senin lusa ini, kita sudah membuat laporannya, “ ujarnya.
“Nanti sambil menunggu saya membuat laporan kronogis kejadian tanggal 7 September itu, saya akan mengajukannya ke Pak Gubernur, lalu pak Gubernur akan menindaklanjutinya ke Kemendagri. Kita tunggu seperti apa jawaban dari laporan yang kita buat, “ tambahnya.
ASN SBB Diminta Netral
Terkait dengan pesan Mendagri pada dirinya untuk membantu menyukseskan Pilkada di SBB, dirinya menghimbau kepada seluruh pejabat, baik dari Sekda sampai pejabat esalon II dan IV, hendaknya bersikap netral.
“Jadi awal saya masuk di SBB harus memperingatkan itu kepada semua pejabat, karena pejabat mempunyai staf dan saya ingatkan ini khususnya buat staf-staf saudara diperingatkan, tidak boleh terlibat dalam proses maupun pelaksanaan sampai dengan selesai Pilkada, “ terangnya.
Dia mengingatkan kepada para pejabat agar tidak terlibat dalam politik praktis, pasalnya jika hal itu terjadi, pihaknya akan mengambil langkah tegas sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
“Saya kasih contoh, ada kampanye misalnya terus kita melewati daerah itu, ada dari Bawaslu yang lihat, terus dia foto dan kebetulan hal itu dilaporkan ke ASN, ini sudah terbukti. Karena pada pilkada yang lalu-lalu itu, kita beberapa staf dikantor Gubernur itu, pernah dipanggil. Jadi tolong dihindari. Kalau misalnya saat pulang kantor terus ada kampanye sebelah kiri, maka kita harus lewat sebelah kanan, “ kata Halid mengingatkan.
“Jadi saya minta agar hal ini disampaikan juga kepada pejabat-pejabat ASN dibawahnya. Kalau eselon II diingatkan eselon III-nya, eselon III diingatkan eselon IV-nya, pokoknya harus saling mengingatkan. Selaku ASN kita harus bersifat netral. Dan sampai kalau ketahuan, tentunya saya juga akan bertindak netral. Saya tidak bisa bela saudara. Tapi saudara harus di proses, “ tambah Halid.
Tak hanya itu, mantan Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Maluku itu juga mewanti wanti ASN SBB agar disiplin dalam menjalankan tugas.
“Terkait penyelenggaran pemerintahan juga khususnya para ASN, jadi bapak-ibu pejabat, tolong stafnya dibina. Mereka perlu dibina terutama menyangkut disiplin. Bagaimana kita membina staf untuk bisa disiplin. Displin yang kami maksudkan yaitu. kita masuk kantor tepat waktu dan kita bekerja sesuai aturan. Kalau kita sendiri selaku pejabat tidak bisa disiplin bagaimana mau dicontohi oleh staf kita. jadi saya harap tunjukankanlah bahwa bapak ibu selaku pejabat bisa mengayomi atau bisa dicontohi oleh staf-staf yang ada. Jadi kalau ada pejabat yang masuk kantor, misalnya jam 9 padahal stafnya masuk jam setengah delapan, itu tidak betul. nah itu harus dikasi peringatan. Berapa kali terlambat, ditegur seccara lisan kemudian pernyataan tidak puas dan seterusnya. Kalau hal ini tidak dijalankan secara baik, saya kira susah untuk kita bisa maju, “ Ujar Halid. (Cr-01)
