“Nah, dalam kasus seperti ini, selain Bawaslu, masyarakat juga diharapkan dapat mengevaluasi proses Pemilu. Jangan sedikit-sedikit menyalahkan Bawaslu. Karena itu, alangkah baiknya pimpinan partai, LSM, ormas, dan organisasi kepemudaan aktif memberi edukasi politik agar rakyat memahami peran pentingnya dalam menentukan arah bangsa melalui Pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat,” beber Wattimena.
Ambon,moluccastimes.id-Wali Kota Ambon, Drs. Bodewin Wattimena, M.Si mengapresiasi penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang telah diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
“Pemilu dapat terlaksana dengan tertib, jujur serta adil karena adanya sinergitas bersama masyarakat yang bersikukuh menjaga kedaulatan rakyat,” aku Wali Kota ketika membuka Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kota Ambon bersama Mitra Kerja dan Evaluasi Pengawasan Pemilu serta Pilkada Serentak 2024 Senin, 15/09/2025.
Dikatakan, kapasitas Bawaslu memegang peranan penting.
“Mengapa? karena Bawaslu yang memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan, artinya tidak terjadi pelanggaran serta turut menjaga nilai demokrasi tetap pada koridornya,” kata Wattimena.
Walaupun demikian, menurutnya masih ada riak “money politics” yang justru merusak integritas Pemilu itu sendiri.
“Nah, dalam kasus seperti ini, selain Bawaslu, masyarakat juga diharapkan dapat mengevaluasi proses Pemilu. Jangan sedikit-sedikit menyalahkan Bawaslu. Karena itu, alangkah baiknya pimpinan partai, LSM, ormas, dan organisasi kepemudaan aktif memberi edukasi politik agar rakyat memahami peran pentingnya dalam menentukan arah bangsa melalui Pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat,” beber Wattimena.
Wali Kota juga mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan penyelenggaraan Pemilu Nasional dan lokal.
“Ada tiga manfaat utama dari kebijakan tersebut yaitu Fokus Tahapan, dimana dengan jeda waktu 2 hingga 2,5 tahun, membuat setiap tahapan Pemilu lebih fokus dan tertata, juga mengurangi sengketa panjang pasca pemilihan. Berikutnya manfaat Kesehatan Penyelenggara, waktu istirahat yang cukup memberi ruang pemulihan tenaga bagi KPU dan Bawaslu, sekaligus mencegah kelelahan ekstrem yang sempat terjadi pada Pemilu 2019. Dan yang ketiga adalah Kesiapan Kontestan, dimana politisi maupun calon Kepala Daerah bisa fokus mempersiapkan diri tanpa terburu-buru menghadapi agenda berikutnya,” beber Wali Kota.
Disisi lain, Ketua Bawaslu Kota Ambon, Alberth J. Talabessy, menyampaikan bahwa pelanggaran pada Pemilu 2024 meningkat hingga tiga kali lipat dibanding Pemilu 2019.
“Salah satu penyebabnya adalah ruang pengawasan yang semakin terbatas. Pada tahapan pemutakhiran data pemilih, akses kami terhadap data by name by address makin terbatas. Akibatnya, pengawasan hanya bisa dilakukan pada aspek prosedur dan tahapan, bukan substansi data,” jelas Talabessy.
Dirinya berharap, forum evaluasi ini dapat menghimpun isu strategis yang akan menjadi masukan bagi Bawaslu RI dan Komisi II DPR untuk penyempurnaan sistem ke-Pemilu-an ke depan.(MT-01)
