Ambon,MollucasTimes.com-Dampak kenaikan serta pengurangan subsidi BBM akan menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Demikian Ketua DPD Partai Demokrat Maluku, Elwen R. Pattiasina, SE, MM kepada MollucasTimes.com menanggapi dampak kenaikan dan pengurangan BBM, 24/08/2022.
“Pemerintah seharusnya berpikir mengambil langkah preventif yang tidak mendiskreditkan masyarakat. Jangan buat masyarakat kemudian tidak lagi memiliki kepercayaan (untrusted). Saat ini, kondisi ekonomi belum pulih benar akibat Covid-19 sudah ditambah lagi dengan kenaikan dan pengurangan harga BBM bersubsidi. Miris sekali kondisi ini,” tandas pria yang kerap disapa ERP itu.
Dikatakan, yang akan menderita adalah masyarakat ekonomi menengah kebawah.
“Mengapa demikian? sebab BBM bersubsidi dimanfaatkan oleh masyarakat namun terutama yang menegah kebawah. Entah itu angkutan umum, ojek bahkan nelayan. Nah, ketika BBM ini mengalami kenaikan harga dan subsidinya dikurangi, apakah itu tidak mengganggu? Justru masyarakat kecil yang harus dibela melalui subsidi dari pemerintah. Sementara data statistik menunjukkan angka inflasi tahunan bulan Juli 2022 naik sebesar 4.94 persen, tertinggi sejak Oktober 2015. Ini dipicu juga oleh kenaikan harga beberapa jenis BBM non subsidi seperti pertamax, pertamax turbo, dexlite dan Pertamina Dex,” jelas Ketua Fraksi Demokrat Provinsi Maluku itu.
Ditambahkan, dengan daya beli masyarakat yang masih lemah maka jalan keluar adalah pemerintah harus Recofusing anggaran.
“Misalnya anggaran proyek mercusuar yang tidak berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi secara langsung, seperti proyek Ibu Kota Negara (IKN) itu,” timpalnya.
Sementara itu, sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan kebutuhan anggaran subsidi BBM akan meningkat Rp 189 triliun sehingga pemerintah telah menyiapkan anggaran subsidi BBM hingga Rp 502 triliun pada 2022. Namun, karena konsumsi BBM bersubsidi naik tajam akibat lonjakan harga minyak mentah dunia, maka Kementerian Keuangan kembali memperkirakan anggaran subsidi BBM akan membengkak hingga Rp 698 triliun.
Pemerintah kemudian mengambil tiga kebijakan diantaranya menaikkan anggaran kompensasi dan subsidi energi walaupun itu akan semakin membebani APBN. Kedua, mengendalikan volume Pertalite dan Solar dan yang ketiga, menaikkan harga BBM bersubsidi. (MT-01)
