“Bank Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat ekosistem riset yang berkualitas dan relevan bagi kebijakan guna mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policymaking) di tengah perubahan lanskap ekonomi dan keuangan global,” tegas Destry.
Jakarta,moluccastimes.id-Fragmentasi geoekonomi, transformasi digital, hingga meningkatnya risiko sistemik membuat pendekatan kebijakan yang selama ini berjalan secara sektoral tidak lagi memadai.
Bank sentral kini dituntut mengintegrasikan kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, pasar keuangan, hingga koordinasi fiskal.
Pesan tersebut disampaikan Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia, Destry Damayanti, saat membuka Konferensi Internasional Bulletin of Monetary Economics and Banking (BMEB) ke-20 dan Call for Papers, di Bali, Jumat 31/07/2026.
Destry menyampaikan bahwa untuk menjawab tantangan tersebut, riset bank sentral perlu diarahkan pada empat agenda prioritas.
“Pertama, memperkuat pemahaman mengenai transmisi kebijakan moneter di tengah fragmentasi geoekonomi. Kedua, memperdalam analisis mengenai keuangan digital dan implikasi perkembangan sistem pembayaran digital, kecerdasan artifisial (AI), fintech, aset kripto, serta mata uang digital terhadap kebijakan bank sentral. Ketiga, mengembangkan pengukuran risiko sistemik dan pengawasan makrofinansial yang mampu mengantisipasi risiko siber, perubahan iklim, likuiditas, hingga risiko lintas negara. Keempat, memperkuat kredibilitas kelembagaan dan komunikasi kebijakan sebagai fondasi dalam menjaga kepercayaan publik,” papar wanita berkacamata ini.
Sementara itu, BMEM ke-20 ini mengangkat tema “Central Banking at the Crossroads of Geoeconomic Fragmentation, Digital Transformation, and Systemic Risks”.
“Bank Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat ekosistem riset yang berkualitas dan relevan bagi kebijakan guna mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policymaking) di tengah perubahan lanskap ekonomi dan keuangan global,” tegas Destry.(MT-01)
