Jakarta,MollucasTimes.com-Teknologi menjadi masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, karena itu aparaturnya harus mampu mengkaji kebutuhan teknologi bagi kepentingan masyarakat.
Hal ini diungkapkan Sekretaris Kota Ambon, Drs. Agus Ririmasse, AP, M.Si saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Unsur Pemerintahan Desa se-Kota Ambon, Rabu 09/03/2022 di salah satu hotel di Jakarta Pusat.
“Jika aparaturnya tidak mampu atau lambat dalam memanfaatkannya serta belum mampu mengkaji apa yang mamenjadi kebutuhan teknologi bagi kepentingan masyarakat, utamanya adalah Pelayanan Administrasi serta pengembangan potensi desa/negeri, maka ini akan menjadi masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karenanya harus melek teknologi,” aku jebolan IPDN Jatinangor itu.
Dikatakan, Pemerintah Desa atau Negeri, sebagai lini terdepan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat membutuhkan kapasitas aparatur yang mumpuni untuk mewujudkan kesejahteraan, sekaligus menjawab tantangan serta dinamika perkembangan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
“Salah satu tantangan dalam pembangunan Desa/Negeri adalah perkembangan teknologi yang begitu cepat. Ini bukan saja tantangan tetapi juga peluang,” timpalnya.
Ditambahkan, tentang Pemanfaatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sepanjang kurang lebih delapan tahun sejak berlakunya undang-undang desa perlu monitoring sehingga pemanfaatannya lebih efektif dan efisien.
“Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kota Ambon dan Dana Desa dari Pemerintah Pusat perlu kita monitoring dan evaluasi bersama, apakah Keuangan Pemerintah Desa sudah tercatat dengan baik termasuk Aset Desa sehingga semua kekayaan desa dapat diinventarisir dengan baik,” papar ayah dua putra ini.
Selain itu, lanjutnya, peluang pendapatan dari Pendapatan Asli Desa harus ditingkatkan melalui produk unggulan desa baik Pariwisata, Perikanan, Pertanian sektor Jasa dan sektor lainnya.
“Dalam hal ini pengembangan BUMDes perlu ditingkatkan sehingga dapat tercipta lapangan kerja yang produktif serta menjadikan Desa/Negeri mandiri,” dirinya mengingatkan.
Hal lainnya yang juga penting untuk menjadi perhatian bersama unsur pemerintahan Desa/Negeri adalah Batas Wilayah Administrasi yang merupakan salah satu komponen penting untuk menjadi rujukan perhitungan alokasi dana desa dan dana desa.
“Saya berharap aar semua hal yang dijelaskan dalam Bimtek ini mampu meningkatkan kapasitas unsur pemerintahan Desa untuk menjawab permasalahan desa/negeri dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik serta untuk pemanfaatan potensi Desa/Negeri.
Dengan tema “Pengelolaan Aset Desa Berbasis Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) serta Sinergitas Pembangunan di Desa, Bimtek yang digelar oleh Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Masyarakat Desa (DP3AMD) dan difasilitasi oleh Pusat Studi Peningkatan Kapasitas Indonesia (Pusaka) ini, diikuti oleh Camat se-Kota Ambon, Raja/Kades, Ketua Saniri/BPD atau yang mewakili serta Sekretaris Desa/Negeri atau Operator SIPADES. Dan direncanakan berlangsung selama tiga hari. (MT-01)
